Pilkada Papua 2024
Bawaslu Dalami Dugaan Cawe-cawe Pj Wali Kota Jayapura soal Pengerahan Suara ke Calon Gubernur Papua
Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin mengakui pihaknya telah menerima laporan resmi terkait dugaan cawe-cawe Pj Wali Kota Jayapura.
Padahal, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong telah mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) untuk tetap menjaga netralitas selama Pilkada 2024.
Ia juga menekankan ASN untuk tidak terlibat "cawe-cawe" dalam pesta demokrasi ini.

"Saya selalu tekankan kepada ASN bahwa netralitas itu penting, karena tugas para ASN itu kan melayani masyarakat. Jadi nggak ada itu namanya dia (ASN) ikut cawe-cawe dalam proses Pilkada," tegasnya di sela kunjungan kerja di Biak, Kamis (5/9/2024).
Baca juga: VIRAL Rekaman Dugaan Pengerahan Kekuatan oleh Pj Wali Kota Jayapura kepada Satu Calon Gubernur Papua
Kepada para aparatur pemerintahan kampung, purnawirawan jenderal TNI berbintang dua ini, juga meminta agar tidak melibatkan masyarakat dalam memilih pasangan calon tertentu.
"Jangan rakyat disuruh pilih yang ini atau yang itu, yang ada nanti ujung-ujungnya rakyat kita jadi bingung. Biarkan rakyat itu memilih sesuai dengan hati nuraninya. Mereka yang akan melihat siapa yang mau dipilih," tegasnya.
Mendagri diminta tindak tegas Pj Wali Kota Jayapura
Peristiwa di Kota Jayapura rupaya berembus cepat ke Ibu Kota, Jakarta.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun bereaksi keras atas rekaman suara berdurasi 9 menit 36 detik yang membuat publik Papua tercengang.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komarudin bahkan memutar cuplikan rekaman yang diduga suara Pj tersebut.
"Saya kira proses keuangan keluar dulu, sehingga waktu kegiatan pemilukada, kita ada uang di tangan," demikian suara diduga sebagai Pj Wali Kota Jayapura yang diputar Komarudin, Kamis (31/10/2024).
Hanya, rekaman tersebut tidak diputar seutuhnya dalam rapat di Ruang Rapat Komisi II DPR RI dengan alasan keterbatasan waktu.
"Ini Pj Wali Kota Jayapura dari ASN, supaya kita punya komitmen aturan ditegakkan ya, ditegakkan benar. Jangan sampai di ruangan ini kita bicara yang bagus tapi di bawah rusak," ujar Komarudin.
Politikus PDI-P itu menjelaskan bahwa pada Jumat siang lalu, Pj Wali Kota Jayapura memanggil para lurah dan camat untuk mengatur pencairan dana yang diduga diarahkan demi memenangkan calon tertentu.
"Saya khawatir jangan sampai hal ini, ini hanya satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di daerah," ucap Komarudin.
Komarudin pun meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mengambil tindakan tegas terhadap Pj Wali Kota Jayapura yang diduga terlibat dalam kepentingan politik.

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.