Bawaslu Dalami Dugaan Cawe-cawe Pj Wali Kota Jayapura soal Pengerahan Suara ke Calon Gubernur Papua

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua telah menerima laporan terkait rekaman suara berisi dugaan pengerahan kekuatan oleh Pj Wali Kota Jayapura Christian Sohilait untuk memenangkan salah satu calon gubernur Papua di Pilkada 2024.

Laporan itu dilayangkan oleh LSM Gempur Papua dan KMP3R pada Rabu (30/10/2024).

Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin mengakui pihaknya telah menerima laporan resmi terkait dugaan cawe-cawe Pj Wali Kota Jayapura.

“Pada hari ini Rabu, 30 Oktober 2024, sekitar pukul 15.50 WIT, Bawaslu Papua telah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan beredarnya rekaman suara yang diduga Pj Wali Kota Jayapura itu,” ungkapnya dalam siaran pers diterima Tribun-Papua.com, Kamis (31/10/2024).

Hardin mengatakan Bawaslu Papua akan menindaklanjuti laporan itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Benhur kontra Fakhiri, Bagaimana PDI Perjuangan Menakhlukkan KIM Plus pada Pilkada Gubernur Papua?

Bawaslu Papua dalam waktu dua hari ini akan membuat kajian awal dan melaksanakan pleno atas laporan disertai bukti rekaman, sejak diterima pada Rabu.

Tujuannya, untuk mengetahui keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel dari laporan dimaksud. 

"Jika syarat formal dan syarat materiel belum terpenuhi, maka pelapor akan diminta untuk melengkapi laporannya," ujar Hardin.

Apabila dianggap sudah terpenuhi, maka laporan tersebut akan diregister oleh Bawaslu Papua untuk diproses.

“Terhadap laporan yang diduga terdapat unsur pidana, maka sejak laporan diterima, dalam waktu 1×24 jam, kami akan lakukan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu Provinsi Papua,” kata Hardin.

Masyarakat Papua digemparkan sebuah rekaman suara berisi arahan pejabat untuk mengerahkan sejumlah orang di wilayah Kota Jayapura memenangkan salah satu pasangan calon gubernur Papua.

Rekaman suara  berdurasi 9 menit 36 detik yang tengah viral itu diduga adalah Penjabat (Pj) Walikota Jayapura, Christian Sohilait.

Sepanjang rekaman, pimpinan sementara Pemerintahan Kota Jayapura itu membagikan berbagai cara untuk merebut suara di TPS lewat perangkat distrik, kelurahan hingga kampung. 

Sebelumnya, beredar isu bahwa Christian Sohilait mendukung salah satu pasangan calon gubernur Papua.

Jurnalis Tribun-Papua.com telah berupaya menghubungi dan meninggalkan pesan kepada Pj Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, Kamis (31/10/2024), namun tidak ada respons.

Padahal, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong telah mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) untuk tetap menjaga netralitas selama Pilkada 2024.

Ia juga menekankan ASN untuk tidak terlibat "cawe-cawe" dalam pesta demokrasi ini. 

"Saya selalu tekankan kepada ASN bahwa netralitas itu penting, karena tugas para ASN itu kan melayani masyarakat. Jadi nggak ada itu namanya dia (ASN) ikut cawe-cawe dalam proses Pilkada," tegasnya di sela kunjungan kerja di Biak, Kamis (5/9/2024).

Baca juga: VIRAL Rekaman Dugaan Pengerahan Kekuatan oleh Pj Wali Kota Jayapura kepada Satu Calon Gubernur Papua

Kepada para aparatur pemerintahan kampung, purnawirawan jenderal TNI berbintang dua ini, juga meminta agar tidak melibatkan masyarakat dalam memilih pasangan calon tertentu. 

"Jangan rakyat disuruh pilih yang ini atau yang itu, yang ada nanti ujung-ujungnya rakyat kita jadi bingung. Biarkan rakyat itu memilih sesuai dengan hati nuraninya. Mereka yang akan melihat siapa yang mau dipilih," tegasnya.

Mendagri diminta tindak tegas Pj Wali Kota Jayapura

Peristiwa di Kota Jayapura rupaya berembus cepat ke Ibu Kota, Jakarta.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun bereaksi keras atas rekaman suara berdurasi 9 menit 36 detik yang membuat publik Papua tercengang.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komarudin bahkan memutar cuplikan rekaman yang diduga suara Pj tersebut.

"Saya kira proses keuangan keluar dulu, sehingga waktu kegiatan pemilukada, kita ada uang di tangan," demikian suara diduga sebagai Pj Wali Kota Jayapura yang diputar Komarudin, Kamis (31/10/2024).

Hanya, rekaman tersebut tidak diputar seutuhnya dalam rapat di Ruang Rapat Komisi II DPR RI dengan alasan keterbatasan waktu. 

"Ini Pj Wali Kota Jayapura dari ASN, supaya kita punya komitmen aturan ditegakkan ya, ditegakkan benar. Jangan sampai di ruangan ini kita bicara yang bagus tapi di bawah rusak," ujar Komarudin.

Politikus PDI-P itu menjelaskan bahwa pada Jumat siang lalu, Pj Wali Kota Jayapura memanggil para lurah dan camat untuk mengatur pencairan dana yang diduga diarahkan demi memenangkan calon tertentu.

"Saya khawatir jangan sampai hal ini, ini hanya satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di daerah," ucap Komarudin.

Komarudin pun meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mengambil tindakan tegas terhadap Pj Wali Kota Jayapura yang diduga terlibat dalam kepentingan politik.

Tindakan tegas diperlukan agar permasalahan itu tidak merusak sistem demokrasi di Indonesia.

“Saya minta tindakan tegas dari pak Mendagri terhadap Pj ini. Saya sangat berharap Pak Tito, untuk urusan ini ditertibkan,” kata Komarudin.

Baca juga: Pj Wali Kota Jayapura Diduga Bermain di Pilkada Papua, Komarudin Watubun: Mendagri Tindak Tegas!

Komarudin berharap agar Presiden Prabowo Subianto turut memberikan perhatian pada persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam Pilkada.

Ia pun menekankan pentingnya anggota DPR, khususnya Komisi II, untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pilkada 2024. 

"Mati hidupnya demokrasi ada di ruangan ini. Di sini ada Mendagri, ada KPU, ada Bawaslu. Pemilihan umum akan bertolak dari sini," ujar mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua. (Tim Redaksi)