Pj Wali Kota Jayapura Diduga 'Bermain' di Pilkada Papua, Komarudin Watubun: Mendagri Tindak Tegas!

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Viralnya rekaman suara diduga pengerahan kekuatan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura Christian Sohilait kepada salah satu calon gubernur Papua, menjadi perbincangan hangat di Jakarta.

Bahkan, pengerahan guna memenangkan junjungannya di Pilkada 2024 itu dibahas serius oleh DPR RI.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun bereaksi keras atas rekaman suara berdurasi 9 menit 36 detik yang membuat publik Papua tercengang.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komarudin bahkan memutar cuplikan rekaman yang diduga suara Pj tersebut.

"Saya kira proses keuangan keluar dulu, sehingga waktu kegiatan pemilukada, kita ada uang di tangan," demikian suara diduga sebagai Pj Wali Kota Jayapura yang diputar Komarudin, Kamis (31/10/2024).

Hanya, rekaman tersebut tidak diputar seutuhnya dalam rapat di Ruang Rapat Komisi II DPR RI dengan alasan keterbatasan waktu. 

Baca juga: VIRAL Rekaman Dugaan Pengerahan Kekuatan oleh Pj Wali Kota Jayapura kepada Satu Calon Gubernur Papua

"Ini Pj Wali Kota Jayapura dari ASN, supaya kita punya komitmen aturan ditegakkan ya, ditegakkan benar. Jangan sampai di ruangan ini kita bicara yang bagus tapi di bawah rusak," ujar Komarudin.

Politikus PDI-P itu menjelaskan bahwa pada Jumat siang lalu, Pj Wali Kota Jayapura memanggil para lurah dan camat untuk mengatur pencairan dana yang diduga diarahkan demi memenangkan calon tertentu.

"Saya khawatir jangan sampai hal ini, ini hanya satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di daerah," ucap Komarudin.

Dia kemudian menyoroti pelaksanaan pemungutan Pilkada serentak 2024 yang semakin dekat.

Pilkada serentak ini akan menjadi momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Komarudin pun meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mengambil tindakan tegas terhadap Pj yang diduga terlibat dalam kepentingan politik ini.

Tindakan tegas diperlukan agar permasalahan itu tidak merusak sistem demokrasi di Indonesia.

“Saya minta tindakan tegas dari pak Mendagri terhadap Pj ini. Saya sangat berharap Pak Tito, untuk urusan ini ditertibkan,” kata Komarudin.

 "Kalau Pj kepala daerah mau jadi tim sukses, silakan cari uang, keluar jadi pengusaha. Jangan menggunakan Pj dan dana negara untuk menyukseskan orang tertentu," ujar mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua.

Komarudin berharap agar Presiden Prabowo Subianto turut memberikan perhatian pada persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam Pilkada.

"Pengalaman kita pada jaman Jokowi, menunjukkan pemilu kadang diartikan mendukung si A, si B, atau si C. Ini tidak boleh kita ulang lagi sejarah seperti ini," kata dia.

Menurut Komarudin, penyelenggaraan pilkada yang jujur dan adil sangat penting untuk menjaga marwah demokrasi Indonesia.

Ia pun menekankan pentingnya anggota DPR, khususnya Komisi II, untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pilkada 2024. 

"Mati hidupnya demokrasi ada di ruangan ini. Di sini ada Mendagri, ada KPU, ada Bawaslu. Pemilihan umum akan bertolak dari sini," ucap Komarudin.

Baca juga: Benhur kontra Fakhiri, Bagaimana PDI Perjuangan Menakhlukkan KIM Plus pada Pilkada Gubernur Papua?

"Saya ingin memastikan pemilu 27 November ini berjalan jujur dan adil. Kita bangsa yang sudah puluhan tahun berdemokrasi, masa indeks demokrasinya malah turun," sambung Bung Komar.

Dalam rekaman rekaman, Pj Wali Kota Jayapura diduga membagikan berbagai cara untuk merebut suara di TPS lewat perangkat distrik, kelurahan hingga kampung. 

Sebelumnya, beredar isu bahwa Christian Sohilait mendukung salah satu pasangan calon gubernur Papua.

Jurnalis Tribun-Papua.com telah berupaya menghubungi dan meninggalkan pesan kepada Pj Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, Kamis (31/10/2024), namun tidak ada respons.

Bawaslu Papua diminta segera bertindak

Sementara itu, LSM Gempur Papua dan KMP3R  telah melaporkan Pj Wali Kota Jayapura ke Bawaslu Papua atas rekaman itu pada Rabu (30/10/2024).

Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin mengakui pihaknya telah menerima laporan resmi terkait dugaan pengerahan kekuatan perangkat negara oleh Pj Wali Kota Jayapura.

“Pada hari ini Rabu, 30 Oktober 2024, sekitar pukul 15.50 WIT, Bawaslu Papua telah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan beredarnya rekaman suara yang diduga Pj Wali Kota Jayapura itu,” ungkapnya dalam siaran pers diterima Tribun-Papua.com.

Hardin mengatakan Bawaslu Papua akan menindaklanjuti laporan itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu Papua dalam waktu dua hari ke depan akan membuat kajian awal dan melaksanakan pleno atas laporan disertai bukti rekaman, sejak diterima pada Rabu.

Tujuannya, untuk mengetahui keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel dari laporan dimaksud. 

"Jika syarat formal dan syarat materiel belum terpenuhi, maka pelapor akan diminta untuk melengkapi laporannya," ujar Hardin.

Apabila dianggap sudah terpenuhi, maka laporan tersebut akan diregister oleh Bawaslu Papua untuk diproses.

“Terhadap laporan yang diduga terdapat unsur pidana, maka sejak laporan diterima, dalam waktu 1×24 jam, kami akan lakukan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu Provinsi Papua,” kata Hardin.

Sebelumnya, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) untuk tetap menjaga netralitas selama Pilkada 2024.

Ia juga menekankan ASN untuk tidak terlibat "cawe-cawe" dalam pesta demokrasi ini. 

"Saya selalu tekankan kepada ASN bahwa netralitas itu penting, karena tugas para ASN itu kan melayani masyarakat. Jadi nggak ada itu namanya dia (ASN) ikut cawe-cawe dalam proses Pilkada," tegasnya di sela kunjungan kerja di Biak, Kamis (5/9/2024).

Kepada para aparatur pemerintahan kampung, purnawirawan jenderal TNI berbintang dua ini, juga meminta agar tidak melibatkan masyarakat dalam memilih pasangan calon tertentu. 

Baca juga: Goliat versus Daud di Pilkada Papua, Sejauh Mana Pengaruh Dua Pasangan Calon Gubernur?

"Jangan rakyat disuruh pilih yang ini atau yang itu, yang ada nanti ujung-ujungnya rakyat kita jadi bingung. Biarkan rakyat itu memilih sesuai dengan hati nuraninya. Mereka yang akan melihat siapa yang mau dipilih," tegasnya.

ASN boleh hadir di kampanye Pilkada?

Terkait pernyataan Mendagri Tito Karnavian di media beberapa waktu lalu bahwa, ASN boleh hadir di kampanye Pilkada, dikuatirkan menimbulkan multi tafsir. 

Menurut Limbong, harus disimak baik bahwa, pernyataan Mendagri bukan untuk memperbolehkan ASN terlibat aktif dalam Pilkada.  

"Jadi kalau untuk hadir di kampanye melihat visi misinya boleh-boleh saja. Sama dengan mereka juga bisa nonton kampanye dari TV. Nah, yang tidak boleh itu kalau dia (ASN) ikut kampanye secara aktif," pungkasnya. (*)

Artikel ini dioptimasi dari Kompas.com dengan judul "Fraksi PDI-P Ungkap Dugaan Cawe-cawe Pj Wali Kota di Pilkada, Minta Mendagri Tindak Tegas"