Transmigrasi di Papua
Ini 10 Lokasi Transmigrasi di Papua, Penduduk Lokal Dilibatkan hingga Perintah Prabowo
Pemerintah tak akan melakukan perpindahan penduduk dari Pulau Jawa dan wilayah padat pemukiman lainnya ke Papua.
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah tengah menyiapkan 10 lokasi di Papua yang akan dijadikan sebagai kawasan transmigrasi.
Sebanyak 4 di antaranya bakal diutamakan untuk dilakukan revitalisasi terlebih dahulu.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengatakan, kawasan tersebut nantinya akan dilakukan revitalisasi.
Tujuannya, agar bisa menampung dan membina para transmigran.
Dalam program ini, kata Iftitah, pemerintah tak akan melakukan perpindahan penduduk dari Pulau Jawa dan wilayah padat pemukiman lainnya ke Papua.
Untuk ini, Iftitah mengimbau pihak-pihak yang mencoba memanaskan situasi, dengan mengatakan akan ada eksodus besar-besaran dari luar Papua ke Papua.
Baca juga: Program Transmigrasi Prabowo Ditolak, Mahasiswa Papua di Kalimantan Gelar Aksi
"Itu tidak benar. Jadi tidak ada penduduk dari luar Papua datang ke Papua melalui program transmigrasi," kata Iftitah di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

10 lokasi transmigrasi hingga penduduk lokal dilibatkan
Sementara itu, Iftifak mengatakan pemerintah akan fokus melakukan transmigrasi lokal di Papua.
Namun, dengan catatan, apabila hal itu dibutuhkan.
Artinya, proses pemindahan ini hanya akan melibatkan warga asli atau penduduk yang sudah lama bermukim di wilayah Papua.
"Ada 10 kawasan transmigrasi yang ada di Papua sekarang ini, ada 4 yang masuk dalam RPJMN. Empatnya itu yang akan kita revitalisasi terlebih dahulu," jelasnya.
Adapun 10 kawasan transmigrasi dimaksud, antara lain Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Jayapura.
Kemudian, Kabupaten Keerom, 2 di Kabupaten Teluk Wondama, 2 di Kabupaten Fakfak, dan 2 di Kabupaten Merauke.
Adapun konteks revitalisasi kawasan transmigrasi itu bukan hanya sekadar sarana prasarananya saja, tapi juga fokus peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.