Majelis Rakyat Papua Selatan Tolak Program Transmigrasi Presiden Prabowo Subianto

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Bwariat 

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Program transmigrasi di Tanah Papua yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Sejatinya, program tersebut akan dieksekusi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Transmigrasi.

Namun, rencana itu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Papua, khusus orang asli setempat.

Sebabnya, dinilai menimbulkan kosesi sosial, terlebih mengesampingkan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman telah menjelaskan transmigrasi tersebut tidak melibatkan orang dari luar Papua.

Artinya, pergeseran penduduk dilakukan hanya di wilayah itu atau transmigrasi lokal.

Pemerintah tengah menyiapkan 10 lokasi di Papua yang akan dijadikan sebagai kawasan transmigrasi. 

Sebanyak 4 di antaranya bakal diutamakan untuk dilakukan revitalisasi terlebih dahulu.

Dalam program ini, kata Iftitah, pemerintah tak akan melakukan perpindahan penduduk dari Pulau Jawa dan wilayah padat pemukiman lainnya ke Papua.

Baca juga: Ini 10 Lokasi Transmigrasi di Papua, Penduduk Lokal Dilibatkan hingga Perintah Prabowo

Hanya, isu belakangan menjadi momok yang menakutkan bagi orang asli Papua. 

"Itu tidak benar. Jadi tidak ada penduduk dari luar Papua datang ke Papua melalui program transmigrasi," kata Iftitah di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Menanggapi hal ini, Majelis Rakyat papua Selatan (MRPS) menganggap program transmigrasi akan menuai dampak negatif dan positif.

Secara positif, Ketua MRPS Damianus Katayu mengatakan tansmigrasi adalah perpindahan penduduk untuk tujuan kesejahteraan.

"Bagaimana kita mau sejahterakan orang di luar kalau di dalam kita sendiri belum sejahtera, jadi kita fokus kesejahteraan di dalam dulu," ujar Damianus kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).