Aksi Tolak Transmigrasi Digelar di Jayapura, KNPB: Tanah Papua Bukan untuk Dijual

Para demonstran juga menyoroti konflik tanah yang sering terjadi akibat program transmigrasi.

Baca juga: Ribka Haluk: Transmigrasi dari Tempat Lain ke Papua Tidak Benar

Mereka meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan menghentikan segala bentuk kebijakan yang merugikan mereka.

Aksi ini menjadi bukti bahwa penolakan terhadap program transmigrasi semakin meluas di Papua.

Masyarakat Papua berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk melindungi hak-hak mereka.

Pantauan Tribun-Papua.com, polisi membubarkan massa KNPB di gapura Uncen Abepura.

Baca juga: Jangan Salah Kaprah, Michael Walker Ungkap Program Transmigrasi Bukan untuk Menguasai Wilayah Papua

Peristiwa ini berdampak pada arus lalu lintas. Kemacetan mengular di sepanjang ruas jalan Abepura menuju Sentani.

Seorang demostran menyebut polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata.

“Mereka (polisi) maju untuk mengejar kami sambil membuang gas air mata. massa berhamburan. Kami sebagian besar mengikuti jalan arah bagian atas menuju asrama Ninming," pungkasnya. 

Majelis Rakyat Papua Selatan Tolak Program Transmigrasi

Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) menyatakan penolakan atas program transmigrasi yang digaungkan Pemerintah Pusat.

Rencana itu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Papua, khusus orang asli setempat.

Sebabnya, dinilai menimbulkan kosesi sosial, terlebih mengesampingkan hak-hak orang asli Papua.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman telah menjelaskan transmigrasi tersebut tidak melibatkan orang dari luar Papua.

Baca juga: Majelis Rakyat Papua Selatan Tolak Program Transmigrasi Presiden Prabowo Subianto

Artinya, pergeseran penduduk dilakukan hanya di wilayah itu atau transmigrasi lokal.

"Itu tidak benar. Jadi tidak ada penduduk dari luar Papua datang ke Papua melalui program transmigrasi," kata Iftitah di Jakarta, Kamis (7/11/2024).