KNPB Demo Tolak Transmigrasi di Papua
Aksi Tolak Transmigrasi Digelar di Jayapura, KNPB: Tanah Papua Bukan untuk Dijual
Pemerintah selalu mengutamakan program berjalan, tanpa memikirkan dampak serius terhadap kelangsungan hidup orang asli Papua.
Penulis: Yulianus Magai | Editor: Paul Manahara Tambunan
Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ratusan warga Papua di Kota Jayapura, Jumat (15/11), turun ke jalan untuk menolak program transmigrasi.
Mereka khawatir program ini akan mengancam keberadaan dan identitas mereka sebagai orang asli Papua.
Massa aksi tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berdemosntrasi pada sejumlah titik.
Baca juga: BREAKING NEWS: KNPB Gelar Demo Tolak Program Transmigrasi di Papua
Di Distrik Abepura, massa berkumpul di gapura Universitas Cenderawasih (Uncen) bawah.
Sementara di kawasan Distrik Heram, massa KNPB beraksi mulai Expo Waena, Perumnas I Waena, dan Perumnas III Waena.
Sebagian di antara mereka mengenakan koteka.
Koordinator aski di Perumnas II Waena, Mungguar Pahabol menyebut transmigrasi merupakan ancaman serius bagi keberadaan orang asli Papua (OAP).
"Ini adalah ancaman serius bagi orang asli Papua, maka program ini harus ditolak. Merusak tatanan sosial dan budaya kami," ujar Pahabol dalam orasinya.
Ia khawatir masyarakat adat atau orang asli Papua terancam kehilangan tanah, seiring meluasnya program transmigrasi oleh Pemerintah Pusat di daerah.
Baca juga: Video Viral KNPB Ajak OAP dan Pendatang Ikut Demonstrasi Tolak Transmigrasi Besok
Pahabol juga menyerukan akan masyarakat Papua tidak mudah menjual lahan.
"Kalau tanah habis mau hidup di mana?," ujarnya, seraya menyebut program yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto di Papua merupakan ilegal.
Pihaknya menanggap setiap keputusan yang diambil Jakarta tidak akan pernah melibatkan orang asli Papua.

Sebab, menurut dia, pemerintah selalu mengutamakan program berjalan, tanpa memikirkan dampak serius terhadap kelangsungan hidup OAP.
"Ini adalah paksaan sehingga kami minta program transmigrasi ini harus dievaluasi kembali," pungkasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.