ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

KNPB Demo Tolak Transmigrasi di Papua

Program Transmigrasi Prabowo Dianggap Malapetaka bagi Orang Asli Papua, Massa KNPB Gelar Aksi

Aski penolakan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu dimotori oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

|
Tribun-Papua.com/Yulianus Magai
Penanggung jawab aksi tolak program transmigrasi di Papua, Hosea Yeimo (kanan) dan Koordinator Umum, Messi Silak (kiri) memberikan keterangan pers terkait aksi di Jayapura, Jumat (15/1`1/2024). 

Aksi yang sama juga digelar di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (15/11/2024) siang.

Hanya, ada sedikit perbedaan pola melawan.

Bila di Jayapura aksi digelar massa KNPB dengan aksi turun ke jalan, maka di Mimika digelar lewat aksi doa bersama.

Aksi Doa digelar di Jalan C Heatubun tepatnya di Gereja Bahtera. Aksi ini dihadiri ratusan warga dari perkumpulan beberapa gereja di Kabupaten Mimika.

Ketua Biro Keadilan dan Perdamaian Gereja Kingmi Klasis Mimika, Pdt Beni Kayame mengatakan, pihaknya menggelar doa menolak transmigrasi lokal dan nasional.

Sejumlah warga Mimika menggelar aski tolak  program transmigrasi oleh pemerintah pusat di wilayah Papua. Aksi digelar di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (15/11/2024).
Sejumlah warga Mimika menggelar aski tolak program transmigrasi oleh pemerintah pusat di wilayah Papua. Aksi digelar di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (15/11/2024). (Tribun-Papua.com/Marselinus Labu Lela)

"Kami lakukan kegiatan ini dalam rangka mendung pimpinan gereja Papua. Gereja Kingmi Sinode tanah Papua membuka hati menjadi gembala yang baik mengikuti jejak Yesus karena umat hidup dalam trauma." 

"Kami merasa kehilangan. Hak-hak nilai hidup adalah tempat hidup mereka," kata Pendeta Benikepada Tribun-Papua.com.

Menurutnya, program transmigrasi harus dijelaskan kepada publik.

 Pemerintah harus memaparkan materi yang jelas sehingga mudah dipahami dan diterima masyarakat Papua.

"Wacana ini apakah sudah direspon oleh pemerintah daerah. Kami akan lakukan seminar diskusi publik untuk membahas hal ini," jelasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved