Kalah di Pilkada Papua, Calon Gubernur Mathius Fakhiri Layangkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Papua kembali dihadapkan pada drama politik pasca-pengumuman pemenang Pilkada 2024.

Terbaru, calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 2 Matius Derek Fakhiri - Aryoko Rumaropen (MARI-YO) melayangkan gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ini tiga hari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon nomor urut 1, Benhur Tomi Mano - Yeremias Bisai (BTM-Yes) sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak, 269.970 suara.

Adapun Mathius Fakhiri - Aryoko Rumaropen nomor urut 2, memperoleh 262.777 suara.

Mathius Fakhiri mengatakan, saat ini tim hukum Matius-Aryoko sedang mempersiapkan gugatan ke MK terhadap hasil pleno terbuka rekapitulasi suara gubernur dan wakil gubernur Papua.

"Tentunya ini hanya sebatas kita menjalankan konstitusi," katanya di Kota Jayapura, Selasa (17/12/2024).

Pria yang akrab disapa MDF ini tidak menyebut objek perkara yang digugat tim hukum ke MK.

Namun, ia memastikan materi yang akan diajukan sudah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan MK.

• Perjuangan Benhur-Yeremias Dimulai Barisan Kecil, Surya Ibrahim: Harapan Itu Diwujudkan Rakyat Papua

"Semua sedang dipersiapkan tim hukum kami," ujarnya.

Terkait hasil yang sudah ditetapkan KPU Papua, Fakhiri menyampaikan terima kasih atas kerja keras tim, relawan dan masyarakat dalam memperjuangan Matius-Aryoko pada Pilkada Papua.

"Perjuangan yang telah kita lakukan harus kita syukuri, sebab kita bisa melakukan semua proses dengan santun, damai," ucapnya.

"Saya berharap kita tetap menjaga ketenteranan serta kedamaian," harapnya lebih lanjut.

Mantan Kapolda Papua ini mengimbau kepada masyarakat dan seluruh pendukung Matius-Ariyoko untuk tetap menjaga kebersamaan serta kedamaian.

"Biarlah pilkada yang sudah berlalu, mari kita tinggalkan. Mari kita bangun kebersamaan, jaga toleransi supaya kita bisa bersama-sama menyongsong hari raya Natal dengan hati yang penuh damai," imbuhnya.

Sebelumnya, pleno terbuka rekapitulasi suara oleh KPU Provinsi Papua pada Sabtu (14/12/2024) telah menetapkan hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi Papua.

 “Dengan ini saya mengesahkan seluruh rekapitulasi suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua,” kata Ketua KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon saat mengesahkan dengan ketukan palu 3 kali di Hotel Horisson Utima, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (14/12/2024).

Pleno berlangsung dramatis

Diketahui, pengesahan perolehan suara calon gubernur Papua yang berlangsung dramatis itu digelar di sebuah hotel bilangan Entrop, Kota Jayapura, Sabtu (14/12/2024) pagi.

Beberapa kali dalam dua hari skors diambil lantaran adanya suara yang digelembungkan untuk paslon nomor urut 2 sebanyak 9.137 suara pada PPD Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Ribuan suara itu juga sempat digelembukan untuk paslon tertentu pada Pilkada Kota Jayapura, tetapi akhirnya dikembalikan saat pleno, seiring desakan massa dari luar.

Di hadapan KPU dan Bawaslu Provinsi papua, saksi paslon nomor urut 2, Benyamin Gurik ngotot mempertahankan data D Hasil, meski keberatan dari saksi paslon nomor urut 1 soal pentingnya dilakukan penyandingan data C Hasil PPD Japsel, tidak diakomodir.

• Benhur Tomi Mano: Politik adalah Perjuangan untuk Rakyat, Bukan Sekadar Perebutan Kekuasaan

Sorotan terhadap bobroknya kinerjaKPU Kota Jayapura jadi sorotan, bahkan disiarkan secara langsung di kanal KPU Papua.

Para komisioner Bawaslu Provinsi Papua juga bersikap tegas dalam pelno ini.

Sebelumnya, KPU Kota Jayapura mengesahkannya pada pleno tingkat kota, meski tidak diakui oleh dua komisioner KPU serta anggota PPD Japsel.

Hasil tersebut bahkan dinyatakan ilegal oleh Bawaslu, dan KPU Kota Jayapura dinyatakan melanggar prosedur pleno yang tidak berpedoman pada petunjuk teknis PKPU nomor 18 tahun 2024.

Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsawir dan koleganya, Rinto Pakpahan menyatakan Ketua KPU Kota Jayapura Martapina Anggai melanggar ketentuan PKPU serta memaksakan pengesahan suara untuk calon gubernur Papua di tingkat PPD Jayapura Selatan.

Hasilnya dinyatakan cacat, bahkan tidak diakui oleh Bawaslu. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com