Kritik Panas Dari DPRP Papua Pegunungan Untuk Gubernur Bersama OPD 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan mengkritisi kinerja Penjabat Gubernur bersama organisasi perangkat daerh (OPD) karena dinilai menurun dibanding tahun sebelumnya.

Ketua II DPR Papua Pegunungan Bertus Asso mengatakan, satu tahun lalu mereka melihat perkembangan cukup baik dalam pelayanan pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan.

Baca juga: Senator Arianto Kogoya: Pentingnya Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Bagi Masyarakat

"Kinerja pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terkesan bukan mengarah ke atas tetapi malah merangkak ke bawah," kata Bertus di Kantor DPR Papua Pegunungan, Selasa, (18/02/2025).

DPR secara tegas meminta pihak eksekutif bekerja keras melihat semua aspek, termasuk melihat soal kebutuhan DPRP Papua Pegunungan yang sampai saat ini masih menumpang di Kantor DPRK Jayawijaya.

Baca juga: Gubernur Papua: Kita Harus Tahu Alasan Pelajar Tolak Program Makan Bergizi Gratis

"Saya sampai ini secara terbuka dan tidak bisa saya memberikan etika. OPD harus kerja keras, harus melihat dari semua aspek, dan kami lembaga DPR Provinsi Papua Pegunungan karena kita disepelekan dan diabaikan," katanya.

Ia memastikan penyampaian ini bukan untuk mencari sensasi, tetapi merupakan bentuk kritis kepada pemerintah provinsi yang tidak melihat wakil rakyat dengan kondisi ruangan dan perlengkapan lainnya yang tidak memadai.

Baca juga: Tanggapan Penjabat Wali Kota Jayapura Terkait Aksi Pelajar Tolak MBG

"Ini posisi kantor DPR ada di mana kami hanya duduk-duduk saja di pinggir-pinggir, ini pemerintaan yang bagaimana?," katanya.

Dia juga menegaskan terkait kelebihan anggaran ataupun tahapan kerja harus melibatkan DPR dalam proses tahapan, sehingga tidak menimbulkan kesan seenaknya dilakukan OPD.

Baca juga: Viral Video Sekretaris Disdik Nabire Injak Pelajar, Viktor Tebai: Saya Mohon Maaf

"Jangan sembunyi-sembunyi, hanya OPD saja yang pergi lalu kita?,nanti bawa dan dikasih tunjuk saja seperti ini kerja kita (OPD). Kita ini adalah satu kesatuan harus bersinergi. Ketika bekerja antara pemerintah provinsi dan DPR dari pusat sampai kabupaten harus kerja kolektif, dan hari ini kami kantor saja masih numpang," katanya.

Saat ini menurut dia, ketika masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasi atau pihaknya menerima kunjungan dari pejabat Jakarta, mereka kesulitan untuk menyediakan penyambutan yang layak.

Baca juga: Viral Video Sekretaris Disdik Nabire Injak Pelajar, Viktor Tebai: Saya Mohon Maaf

“Kami hanya bawa kursi-kursi plastik seadanya, kami harus keluar dan menerima mereka di luar ruangan. Ini provinsi yang aneh," katanya.

Ia menceritakan ketika mereka dilantik, pemerintah tidak memberikan kejelasan terkait di mana mereka berkantor.

Baca juga: Polisi Jayapura Bantah Lakukan Kekerasan Terhadap Pelajar Saat Aksi Tolak MBG

"Hari ini kita dorong hal ini, dan DPR punya kantor di sini (tidak pembicaraan demikian). Selama ini diabaikan dan dilepas. Sampai saat ini kami ditinggalkan berarti kita bersama staf dan sekwan kita tinggal di mana?," ujarnya.

Dari pantauan Tribun-Papua.com, ruangan yang dipinjam oleh yang mulia anggota dan ketua DPR Provinsi Papua Pegunungan tersebut, tidak memiliki sekat antara pimpinan dan anggota, termasuk Wakil Ketua II. Mereka harus menyesuaikan diri di ruangan yang serba terbatas, dengan fasilitas yang terbatas pula.(*)