Gubernur Papua: Kita Harus Tahu Alasan Pelajar Tolak Program Makan Bergizi Gratis

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Taniya Sembiring  

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Sejumlah pelajar di Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Provinsi Papua melakukan demonstrasi menolak program makan bergizi gratis (MBG) yang didagas oleh Presiden Prabowo. Mereka justru menginginkan pendidikan gratis ketimbang MBG.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan MBG tujuannya baik untuk meningkatkan gizi anak-anak setempat namu perlu ditelusuri penyebab mereka menolaknya.

Baca juga: Tanggapan Penjabat Wali Kota Jayapura Terkait Aksi Pelajar Tolak MBG

“Terkait dengan adanya penolakan, harus kita tanya dulu, kenapa dan apa alasannya hingga mereka melakukan penolakan dengan program pemerintah itu,” kata Gubernur Ramses kepada Tribun-Papua.com, Selasa 18 Februari 2025. 

Ramses mengatakan, jika anak-anak itu terlibat aksi karena dipengaruhi oleh pihak lain maka pihak lain itu perlu ditanya, terkait tujuan penolakan.

Baca juga: Viral Video Sekretaris Disdik Nabire Injak Pelajar, Viktor Tebai: Saya Mohon Maaf

Terlebih kata Ramses, program MBG sendiri belum dilakukan di Papua namun sudah ada yang melakukan penolakan.

“Provinsi Papua kan belum, kok tiba-tiba lakukan penolakan, makanya saya bilang ke wali kota untuk selesaikan dan konsepnya mau seperti apa,” imbuhnya.

Baca juga: Polisi Jayapura Bantah Lakukan Kekerasan Terhadap Pelajar Saat Aksi Tolak MBG

Gubenur mengatakan masih banyak masyarakat kita yang butuh MBG. “Mungkin hanya sebagian kecil masyarakat yang (menolak) akibat tidak paham, atau dipengaruhi atau ada agenda apa di situ,” sambungnya.

Sementara itu, disinggung mereka demo tolak MBG karena mengiginkan pendidikan gratis, Gubernur Ramses menyampaikan bahwa pendidikan sudah harus gratis.

Baca juga: Penjabat Bupati Sarmi Minta 41 SKPD Segera Menindaklanjuti DPA 2025

“Saya berharap penerimaan siswa baru tidak boleh menggunakan uang, nanti saya sampaikan itu ke wali kota dan bupati setempat,” ujarnya.

Begitu juga dengan anggaran, Gubernur Ramses menegaskan anggaran pendidikan itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, khusunya SD hingga SMA.

Baca juga: Ketua TP-PKK Provinsi Papua Cek Progres Penanganan Stunting di Sarmi

“Nanti teknisnya saya tanyakan itu, sebab saya tidak langsung ke situ dan itu ditangani kabupaten/kota,”ujarnya.(*)