Mahasiswa Intan Jaya Menolak Pemekaran Kabupaten Kemanduga Karena Mengancam Warga

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Mahasiswa Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah yang tergabung dalam Komunitas Independen Somatua Intan Jaya (KOMISI) menegaskan penolakan terhadap rencana pemekaran daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kemanduga di Kabupaten Intan Jaya. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Asrama Mahasiswa Intan Jaya Expo, Waena, Kota Jayapura, Papua, pada Minggu (9/3/2025).

Ketua KOMISI, Ferry Japiugau, mengatakan pemekaran DOB dapat merugikan masyarakat setempat. Kabupaten Intan Jaya, yang memiliki 8 distrik dan 97 kampung dengan populasi sekitar 131.480 jiwa, dinilai belum cukup untuk dipisahkan menjadi dua kabupaten.

Baca juga: Meningkatkan Literasi, Gramedia Jayapura dan Masyarakat Gelar Ngabuburit Sambil Diskusi Buku

"Kami menilai bahwa pemekaran Kabupaten Kemanduga merupakan ancaman serius bagi masyarakat dan generasi Intan Jaya. Hingga saat ini, belum ada kajian ilmiah yang holistik terkait pemekaran ini, termasuk kajian geografis, jumlah ASN, dan jumlah penduduk yang memenuhi syarat untuk membentuk kabupaten baru," ujar Ferry.

Sementara itu, mewakili perempuan, Meri Kobogau menambahkan bahwa sebagai mahasiswa dan perempuan, ia merasa pemekaran ini akan menjadi ancaman bagi warga Intan Jaya. 

Baca juga: Tokoh Adat Kampung Kbusdori Apresiasi dan Dukung Penuh TMMD ke-123 Kodim 1708 Biak Numfor

"Maka sebaiknya jangan urus pemekaran baru, tetapi urus kabupaten yang ada dengan baik dulu," tegas Meri.

Mahasiswa Yosafat Muzijau juga menekankan bahwa sejak pemekaran Kabupaten Intan Jaya pada 28 Oktober 2008, roda pemerintahan di sana belum berjalan stabil seperti kabupaten lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Dorong Pembangunan dan Kesejahteraan Kampung, Ketua LMA Biak Dukung TMMD ke-123 Kodim 1708/BN

"Kami meminta pemerintah untuk fokus terlebih dahulu menangani kabupaten yang ada. Pemekaran ini hanya akan memperburuk kondisi yang sudah ada," ujarnya.

Ia juga mengecam rencana pemekaran Kabupaten Kemanduga dan Kabupaten Moni yang dinilai tidak memenuhi syarat, mengingat adanya masalah besar dalam sektor kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang masih terhambat di Intan Jaya.

Baca juga: Selangkah Lagi, Biogas Power Plant Bakal Beroperasi di Papua 

Sehubungan dengan hal tersebut, Komunitas Mahasiswa Independen Somatua (KOMISI) Intan Jaya menyampaikan sikap tegas mereka sebagai berikut:

1. Menolak dengan tegas pemekaran Kabupaten Kemanduga yang direncanakan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Intan Jaya.

2. Mendesak pemerintah daerah untuk segera berkolaborasi dengan pemerintah pusat.

Baca juga: Polisi Gelar Patroli Rutin Pengamanan Salat Tarawih di Sentani Jayapura

3. Kami bersama rakyat tidak membutuhkan DOB; yang kami butuhkan adalah kesejahteraan, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil.

4. Mengimbau kepada DPRP Papua Tengah, Thobias Bagubau, untuk menghentikan klaim yang mengatasnamakan rakyat Intan Jaya demi kepentingan individu.

Baca juga: PDI Perjuangan Daftarkan Constan Karma ke KPU untuk PSU Pilkada Gubernur Papua Dampingi Benhur Mano

5. Pemekaran Kabupaten Kemanduga akan memperburuk aspek sosial masyarakat dengan meningkatnya kesenjangan dan berkurangnya kesadaran sosial.

6. Kami mendesak pemerintah pusat untuk menanggapi persoalan ini dengan serius. Jika tidak, kami siap mengorganisir mobilisasi massa besar-besaran dan mengguncang Provinsi Papua Tengah.(*)