KNPI Papua Pegunungan Ingatkan Pansel DPRK Menegakkan Aturan Seleksi Dengan Adil

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Pegunungan, Leo Himan mengingatkan agar Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) di 8 Kabupaten di Papua Pegunungan tetap menghormati aturan yang ada, dalam proses seleksi calon anggota DPRD. 

Leo Himan ketika di Kota Jayapura, Sabtu (22/3/2025) mengatakan, saat ini pansel sedang melakukan seleksi calon anggota DPRD di 8 kabupaten. Dia mengingatkan, bahwa seleksi ini berpotensi dimanfaatkan oleh beberapa pihak, seperti para bupati yang mungkin ingin mengamankan tim suksesnya dalam pemilihan legislatif.

Baca juga: Wabup Jayawijaya Ronny Minta Kadis dan Staf Memiliki Dedikasi Dalam Melayani Masyarakat

Oleh karena itu, KNPI meminta agar tim seleksi benar-benar mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, terutama yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106, Pasal 52, Huruf P, yang jelas menyatakan bahwa orang yang terlibat dalam partai politik tidak boleh menjadi anggota calon anggota DPRK, kecuali sudah mengundurkan diri selama lima tahun.

"Teman-teman yang merupakan calon legislatif partai yang gagal di 8 kabupaten, kami minta untuk tahu diri. Jangan menekan atau mengancam panitia seleksi untuk meloloskan mereka. Jika anda sudah terlibat dalam partai politik, sebaiknya jangan paksakan diri untuk lolos dalam seleksi," tegas Leo.

Baca juga: Kepala Suku Besar Assotipo di Jayawijaya Tegas Minta Pansel DPRK Akomodasi Anak Cucu Pelaku Sejarah

Leo juga menyoroti tahapan di Kabupaten Jayawijaya, sebagai salah satu kabupaten yang merupakan induk dari 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Ia mengingatkan agar seleksi di kabupaten tersebut tidak menjadi ajang perpolitikan atau barter yang merugikan masyarakat. 

"Jangan sampai situasi ini mencoreng nama baik daerah dan memalukan seperti yang terjadi di tingkat provinsi, di mana partai politik yang terlibat menyebabkan pelantikan anggota DPRD terhambat," ujar Leo.

Baca juga: Bupati Jayawijaya Athenius Murib Launching Program Sekolah Sepanjang Hari

Lebih lanjut, ia meminta agar tahapan seleksi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, memberikan kebebasan kepada tim seleksi untuk menjalankan proses dengan independen. 

"Kami juga meminta agar tidak ada pihak yang memaksakan agenda mereka atau menyisipkan mantan caleg yang memiliki rekam jejak buruk, terutama terkait kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," tegas Leo.

Baca juga: Wamena Darurat Miras: Pemabuk Picu Konflik, Bupati Jayawijaya Bentuk Tim Pemberantasan Gabungan

Ia mengatakan pemuda dan seluruh elemen masyarakat ada di belakang panitia seleksi untuk kawal ini, jadi jangan ragu untuk ambil keputusan bijak. 

"Kami pemuda tentu kawal ini, kami bersama masyarakat ada di belakang panitia seleksi maka panitia seleksi di 8 kabupatan jangan takut untuk ambil keputuan yang bijak," ujarnya. 

Baca juga: Senator Sopater Sam Janji Memperjuangkan Hak Pendamping Desa Papua Pegunungan

Dengan ini, KNPI Papua Pegunungan berharap agar proses seleksi anggota DPRD di 8 Kabupaten tersebut dapat berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang ada demi kepentingan masyarakat.

"Kami harap proses seleksi berjalan dengan baik di 8 Kabupaten di provinsi Papua Pegunungan, terutama Kabupatan Jayawijaya, kabupaten Induk di Papua Pegunungan," pungkasnya. (*)