Wabup Jayawijaya Minta OPD Batasi Belanja Kantor Dari Dana Otsus

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Selain membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kabupaten Jayawijaya hari ini juga melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) khusus Otonomi Khusus (Otsus), yang berfokus pada tiga pilar utama yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.

Dalam musrenbang yang digelar di Aula Sasana Wio pada Kamis (24/4/2025), Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Ronny Elopere menekankan pentingnya menyusun program yang benar-benar menjawab kebutuhan Orang Asli Papua (OAP), khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Baca juga: Wabup Jayawijaya Harap Program 2026 Tekan Kemiskinan Ekstrim-Stunting dan Inflasi

"Khusus untuk Musrenbang Otsus, saya berharap kepada bapak/ibu pimpinan OPD untuk dapat melihat persoalan yang dihadapi masyarakat OAP secara langsung. Jangan sampai kita hanya merancang program di atas meja tanpa menyentuh realita lapangan," ujarnya.

Ia mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terjebak pada pengeluaran yang bersifat administratif atau operasional semata.

Baca juga: Disdik Jayawijaya: Hanya 32 Dari 43 SMP yang Melaksanakan Ujian Sekolah

"Hindari belanja operasional kantor yang berlebihan. Pastikan dana Otsus diarahkan langsung ke masyarakat dan benar-benar menyentuh kebutuhan mereka," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengakui bahwa tantangan pembangunan di Jayawijaya semakin berat setiap tahunnya. Terbatasnya pendanaan dan luasnya wilayah membuat pembangunan tidak bisa dilakukan secara serentak, namun harus bertahap dan berkelanjutan.

Baca juga: Pemkab Jayawijaya Kelola Rp2 Miliar Beasiswa Bagi Mahasiswa Studi Akhir 2024

"Kita harus tetap optimis dan strategis pembangunan di Jayawijaya harus terus bergerak, meski dengan keterbatasan, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” katanya.

Elopere berharap Musrenbang Otsus tahun ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk menyusun program yang lebih tepat sasaran, kontekstual, dan berdampak nyata bagi masyarakat Papua.(*)