13 Guru di Merauke Dipukul, Wakil Gubernur Minta Polisi Jangan Diam

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Bwariat 

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE – Sebanyak 13 orang guru di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (SMP/SMA) Satu Atap Kampung Wasur, Merauke, Papua Selatan disebut menjadi korban kekerasan atau dipukul oleh sekelompok massa yang melakukan penyeranagan brutal. 

Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada Kamis, (15/5/2025) itu baru saja diketahui. Massa juga merusak fasilitas sekolah dan memotong ijazah-ijazah siswa yang disimpan di ruang guru.

Baca juga: DPRK Jayawijaya Hearing Bersama Disdik-Dinkes Terkait Dampak Pemutusan Tenaga Honorer

Penyerangan ini bermula dari seorang siswa mabuk yang datang ke sekolah dan memecahkan kaca. Aksinya ditolak oleh penghuni asrama yang kemudian memukul siswa tersebut.

“Anak itu lari pulang, lalu datang kembali bersama keluarganya menggunakan empat mobil dan langsung menyerang sekolah serta asrama,” jelas Paskalis, Rabu (21/5/2025).

Baca juga: Pemerintah Jayawijaya Segera Kirim 50 Anak Jalanan ke Yogyakarta

Kepala Asrama Satap Wasur sempat menghubungi Polres mereka baru tiba sekitar pukul 23.00 WIT, jauh setelah penyerangan terjadi. Situasi ini diperparah lagi dengan tidak adanya olah tempat kejadian perkara maupun identifikasi pelaku. Laporan lanjutan yang dibuat pihak sekolah pun tidak ditindaklanjuti secara serius.

“Polisi justru meminta masalah diselesaikan secara kekeluargaan, padahal ini tindakan kriminal serius,” tegas Paskalis.

Baca juga: Wabup Jimmy Kapisa Ajak Seniman Lokal Masuk Sekolah Mengajarkan Budaya Byak

Selain fasilitas sekolah yang rusak berat, makanan di asrama dijarah. Kerugian material ditaksir mencapai Rp500 juta. Namun menurut Paskalis, kerusakan mental siswa jauh lebih mengkhawatirkan.

“Ijazah bisa dicetak ulang, bangunan bisa diperbaiki.Tapi jiwa dan mental anak-anak yang trauma itu yang paling sulit dipulihkan,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Pusat Diminta Percepat Pembangunan Infrastruktur Digital di Pelosok Papua

Ia menilai kepolisian bersikap lalai, tidak profesional, dan gagal mencegah eskalasi kekerasan. Paskalis meminta Kapolres Merauke segera membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus ini dan memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku.

“Jangan ada kesan pembiaran. Presiden dan Kapolri sudah tegas memerintahkan pemberantasan aksi premanisme. Polisi yang bertugas saat itu juga harus diperiksa,” pungkasnya. (*)