Disdikbud Kota Jayapura Mulai Latih Operator Menggunakan Aplikasi SPMB Untuk Jenjang SLTP

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Taniya Sembiring 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Papua mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Acara ini dilaksanakan di SMP N 9 Kota Jayapura dan melibatkan 43 sekolah yang ada di wilayah Kota Jayapura.

Baca juga: 35 Anggota DPRD Yahukimo Dilantik, Didimus Yahuli: Mari Bangun Daerah yang Sehat, Cerdas dan Mandiri

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Rocky Bebena menegaskan bahwa tujuan utama pelatihan ini adalah memastikan proses penerimaan murid berjalan transparan dan efisien.

Ia menyampaikan bahwa dunia pendidikan tidak membeda-bedakan kualitas sekolah melainkan lebih kepada bagaimana orang tua dan pihak sekolah bisa memperhatikan karakter dan perkembangan pendidikan anak.

Baca juga: Papua Satu dari Tiga Provinsi di Indonesia yang Jalankan Program Genting

"Sistem pendaftaran harus lebih terstruktur. Saya berharap bahwa calon murid tidak mendaftar terlalu banyak di satu sekolah sekaligus, agar sistem lebih efisien," jelasnya kepada Tribun Papua di Jayapura Kamis (22/5/2025).

Dalam pelatihan ini pihak operator sistem diminta untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam data penerimaan.

Baca juga: Program Mandiri Sahabat Desa Menyasar 200 Keluarga Berisiko Stunting di Keerom

"Saya juga mengingatkan agar tidak ada kesalahan yang biasa terjadi, dimana nama siswa muncul di daftar suatu sekolah tetapi berkasnya tidak ditemukan, saya harap kesalahan seperti ini tidak terjadi," jelasnya. 

Mantan Kabag Humas Kota Jayapura itu mengatakan saat ini system pendaftaran dilakukan secara daring namun pendaftaran secara luar jaringan tetap diperbolehkan, terutama di daerah pinggiran kota.

Baca juga: Seleksi Pegawai PPPK Tahap 2 Pemkab Mimika Batal Digelar, Begini Penyebabnya

“Meskipun daerah pinggiran masih diperbolehkan menggunakan metode offline, dinas pendidikan berkomitmen dalam membangun sistem pendidikan yang lebih terintegrasi demi pemerataan akses pendidikan,” ujarnya.(*)