Dewan Gereja Papua Serukan Dialog Damai: Identifikasi Empat Akar Masalah

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Seruan perdamaian kembali menggema dari Tanah Papua. Seruan ini datang dari Dewan Gereja Papua (DGP) yang mengingatkan pemerintah agar tidak terus mempertahankan pendekatan militeristik dalam menyelesaikan persoalan Papua. 

Baca juga: Eks Prajurit TNI Beli Senjata Api Rp1,3 Miliar untuk KKB Papua, Yuni Enumbi Diserahkan ke Jaksa

Dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribu-papua.com, Sabtu (31/05/2025), Dewan Gereja Papua menyatakan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) bukanlah teroris dan musuh negara. Mereka rakyat yang protes akibat saluran komunikasi tersumbat.

Moderator Dewan Gereja Papua, Pdt Benny Giay dalam surat gembalanya menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai operasi militer yang kembali menelan korban sipil di beberapa wilayah, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Tambrauw. 

"Kami mendengar kabar pengungsian, penembakan, hingga kematian di Intan Jaya, ini bukan cerita baru. Bahkan, ada warga yang kembali mengalami trauma pengungsian seperti di tahun-tahun sebelumnya," ujar Benny Giay.

Dewan Gereja Papua juga mengkritisi respons pemerintah terhadap protes masyarakat Papua, terutama sejak aksi anti-rasisme pada Agustus 2019. 

Baca juga: Viral Video Gembong KKB Papua Egianus Kogoya Minta Uang Rp 5 Miliar untuk Acara Bakar Batu

Alih-alih menindak tegas aparat dan ormas yang melakukan tindakan rasial, pemerintah justru memvonis warga Papua yang memprotes sebagai pelaku makar, disusul dengan pemadaman internet dan pengiriman besar-besaran pasukan keamanan.

Selain itu, Dewan Gereja Papua menyoroti langkah sepihak pemerintah dalam memperpanjang Otonomi Khusus Papua tanpa konsultasi dengan DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua. 

Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk pemaksaan yang memperburuk relasi antara pusat dan rakyat Papua.

Baca juga: Oknum Polisi Jual Amunisi ke KKB Papua, Bripda LO Terancam Penjara Seumur Hidup

Dalam suratnya, Dewan Gereja Papua juga merujuk pada hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2008 yang mengidentifikasi empat akar konflik Papua, yaitu:

1. Diskriminasi rasial dan marginalisasi sistematis

2. Kegagalan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan

3. Pengabaian terhadap masalah integrasi Papua

4. Kekebalan hukum bagi aparat pelaku pelanggaran HAM

Baca juga: Oknum Polisi Lanny Jaya Jual Amunisi ke KKB Papua Diketahui Sejak 2017

Menurut Benny, upaya-upaya akademik untuk mendorong penyelesaian damai seperti Papua Road Map justru dihadang oleh kelompok garis keras pemerintah.