Wakil Ketua I DPRK Nabire Belum Dilantik, Mesak Magai: Selesaikan Dulu Persoalan Internal Mereka

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Partai Gerindra hingga kini belum melempar sinyal untuk memuluskan pelantikan Imanuel Fredrik Rumbewas sebagai wakil Ketua I DPR Kabupaten Nabire.

Merespons itu, Bupati Nabire Mesak Magai mempersilakan partai tersebut menyelesaikan dulu persoalan internalnya.

"Kalau sudah selesai, baru kita lanjutkan," kata Mesak kepada Tribun-Papuatengah.com, Selasa (3/6/2025).

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Nabire, Hendrik Andoi, mengatakan, penunjukan pimpinan DPRD, termasuk posisi Wakil Ketua I, merupakan kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Adapun proses penunjukan Imanuel Fredrik Rumbewas telah melalui mekanisme partai, mulai dari pengusulan DPC ke DPD Papua Tengah hingga DPP, dan telah disetujui oleh Prabowo Subianto.

Baca juga: Wakil Ketua I DPR Kabupaten Nabire Tak Dilantik, Partai Gerindra Bereaksi

"Bagi kami, rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum adalah final," ujar Hendrik.

Hendrik menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Nabire seharusnya meneruskan rekomendasi tersebut kepada Gubernur Papua Tengah melalui Bupati Nabire untuk penerbitan Surat Keputusan (SK) pengesahan.

Namun, nama Imanuel Fredrik Rumbewas tidak tercantum dalam pengantar dari Bupati Nabire, sehingga pelantikan tertunda.

Ia berharap Bupati Nabire segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar SK pengesahan Imanuel Fredrik Rumbewas dapat diterbitkan.

Hendrik juga menegaskan bahwa Partai Gerindra tidak akan mengeluarkan rekomendasi kedua.\

"Kebiasaan kami, sekali Ketua Umum menandatangani rekomendasi, itu berlaku hingga akhir masa jabatan, kecuali yang bersangkutan berhalangan tetap," tegasnya.

Hendrik berharap Bupati Nabire dan Gubernur Papua Tengah dapat bersikap bijak, mengingat rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai Presiden Indonesia.

"Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan dan pelantikan dapat dilaksanakan," katanya.

DPP Partai Gerindra telah mengetahui persoalan ini dan memerintahkan pembuatan laporan kronologis.

Baca juga: Gerindra Papua Konsolidasi ke Biak dan Supiori Untuk Mempersiapkan Kemenangan MARI-YO

Akan tetapi, Hendrik memilih pendekatan persuasif dan telah menyurati Bupati Nabire.

Jika tidak ada tindak lanjut, laporan kronologis akan dikirim ke DPP.

Hendrik juga menyampaikan permohonan maaf kepada kader Gerindra atas tertundanya pelantikan wakil ketua.

"Penunjukan pimpinan DPRD adalah kewenangan partai, dan sebenarnya tidak ada persoalan internal," pungkasnya.(*)