Mahasiswa Papua Minta Prabowo Adili Elit Kementerian yang Mengeksplorasi Nikel Raja Ampat

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN- PAPUA.COM, JAYAPURA – Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua menggelar aksi demonstrasi di Kota Jayapura untuk menolak proyek tambang nikel di Raja Ampat. 

Mereka juga mendesak Presiden Prabowo Subianto agar menangkap dan mengadili korporasi serta oknum elit birokrasi di Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan izin eksplorasi awal pengelolaan tambang tersebut.

Baca juga: Bupati Didimus Yahuli Dilantik Jadi Ketua KONI Yahukimo, Siap Menghidupkan Olahraga 

Aksi demonstrasi ini digelar di beberapa titik di Jayapura, yakni di Lingkaran Abepura, depan Gapura Uncen Abepura, dan putaran taksi Perumnas 3 Waena, pada Kamis (13/06/2025).

Penanggung jawab Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua, Kamus Bahage, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk sikap anti-investasi. Ia menyebut bahwa sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, masa depan Papua selalu menjadi perdebatan di kalangan para pendiri bangsa, yang menurutnya lebih mementingkan sumber daya alam Papua.

Baca juga: Disdikbud Biak Numfor Minta Seluruh SMP Gunakan Rapor Pendidikan

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat dinilai tidak membangun Papua, tetapi justru merampok sumber daya alam dengan pendekatan militer. Banyak masyarakat sipil hingga aparat TNI-Polri menjadi korban demi kepentingan investasi asing.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sembilan tuntutan utama, yakni:

1. Hentikan dan cabut izin pertambangan nikel yang masih beroperasi di Raja Ampat.

2. Hentikan perampasan lahan milik masyarakat adat di Merauke yang dilakukan atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan.

Baca juga: DP3AKB Biak Numfor Terus Berupaya Tekan Pernikahan Dini yang Masih Terjadi

3. Cabut izin investasi kapitalis di seluruh tanah Papua, terutama yang mendapat restu dari Bahlil Lahadalia, termasuk di Fakfak, Papua Barat Daya, dan Merauke.

4. Tolak wacana tambang emas di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

5. Tarik seluruh militer organik dan non-organik dari tanah Papua.

6. Hentikan operasi militer terhadap masyarakat sipil, khususnya di Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Puncak.

Baca juga: Boaz Salossa Berikan Motivasi kepada Atlet Sepak Bola di Sentra Pembinaan Olahraga di Doyo Baru 

7. Segera adili dan pecat empat anggota Brimob pelaku penembakan terhadap Tobias Silak di Yahukimo pada 20 Agustus 2024.

8. Ungkap pelaku pelemparan bom molotov di kantor Jubi pada 16 Oktober 2024.

9. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis.(*)