KPU Papua Pegunungan Siapkan Pemilu 2029 yang Lebih Transparan Melalui Keterbukaan Informasi

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Dalam rangka memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Pencegahan Potensi Sengketa Informasi sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu dan Pemilihan 2029.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor KPU Papua Pegunungan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis (26/06/2025), dan diikuti oleh para sekretaris, kepala sub bagian data, serta 54 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari KPU provinsi maupun kabupaten se-Papua Pegunungan.

Baca juga: Kronologi Penangkapan FDA Bersama 10 Kilogram Ganja yang Diselundupkan Melalui KM Sabuk 81

Sekretaris KPU Papua Pegunungan, Agus Filma menjelaskan bahwa Rakor ini merupakan langkah nyata untuk membangun lembaga KPU yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

“Kami ingin ke depan KPU menjadi institusi yang mampu mendorong partisipasi publik melalui keterbukaan informasi. Ini adalah kunci untuk memperkuat demokrasi di Papua Pegunungan,” ujar Agus kepada wartawan usai kegiatan itu.

Baca juga: Alokasi Dana Desa 2025 Papua Selatan Capai Rp684,9 Miliar, Kabupaten Asmat Jadi Penerima Terbanyak

Agus memastikan Rakor ini juga bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan komitmen seluruh peserta dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk memperkaya materi, pihaknya menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Papua.

“Kehadiran narasumber dari KI Papua diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh terkait pentingnya keterbukaan informasi, apalagi di era digital saat ini,” jelasnya.

Baca juga: Uncen Wisuda 980 Mahasiswa, Rektor Soroti Isu UKT dan Komitmen Pendidikan Berkualitas

Lebih lanjut, Agus menekankan pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh satuan kerja KPU. Melalui kegiatan ini, diharapkan mereka dapat menyusun DIP yang berkualitas serta memberikan layanan informasi yang relevan bagi masyarakat.

“Kami juga ingin terus memperkuat kerja sama dengan Komisi Informasi Papua agar sinergi ini bisa mencegah potensi sengketa informasi ke depan,” tambahnya.

Baca juga: SLB Negeri 1 Jayapura Kekurangan Guru Akibat Tiap Tahun Ada yang Pensiun

Dalam sesi materi, Wakil Ketua KI Papua, Syamsuddin Levi, memaparkan pentingnya pembentukan dan penguatan PPID di lingkungan KPU. Ia menyebut dasar hukum yang melandasi hal ini, antara lain PKPU Nomor 22 Tahun 2023, UU Nomor 14 Tahun 2008, PP Nomor 61 Tahun 2010, dan Permendagri Nomor 35 Tahun 2010.

“KPU sebagai penyelenggara pemilu wajib menyajikan informasi yang valid dan terbuka kepada publik. Ini bagian dari mewujudkan pemilu yang demokratis,” tegas Syamsuddin.

Baca juga: 5 Desa di Kabupaten Manokwari Terima Alokasi Dana Desa 2025 Lebih dari Rp1 Miliar, Cek Daftarnya

Sementara itu, Ketua Penyelesaian Sengketa Informasi KI Papua, Adriani Waly, turut memberikan materi teknis mengenai penyusunan Daftar Informasi Publik.

Dengan langkah ini, KPU Papua Pegunungan menegaskan komitmennya untuk membangun lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan transparan, sebagai fondasi bagi Pemilu 2029 yang berkualitas dan dipercaya masyarakat.(*)