Mahasiswa Yahukimo Desak Dinas Pendidikan Segera Cairkan Beasiswa: Soroti Dugaan Pemotongan Dana

Laporan Wartawan TribunPapua.com, Yulianus Magai

TRIBUNPAPUA.COM, JAYAPURA – Badan Pengurus Komunitas Pelajar Mahasiswa Kabupaten Yahukimo (KPMY) bersama Badan Pengurus Anpropakos serta perwakilan mahasiswa/i dari 51 distrik di kota studi Jayapura, Provinsi Papua, mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo segera mencairkan dana beasiswa.

Hal ini disampaikan di Jayapura, Sanbtu (28/6/2025).

Koordinator lapangan, Markus Busub, mengatakan pihaknya menaruh keberatan atas lambatnya proses pencairan dan potensi penyimpangan dalam penyaluran beasiswa. 

“Kami mahasiswa Yahukimo mengajukan keberatan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan. Kami khawatir ada insiden kejanggalan yang berdampak negatif terhadap proses perkuliahan mahasiswa,” kata Markus.

Menurut Markus, ada dugaan pemotongan beasiswa oleh pihak dinas dan sekretariat Dinas Pendidikan Yahukimo.

Baca juga: Suara dari Pedalaman Papua: Legislator Yahukimo Bawa Harapan di Tengah Bayang Konflik Bersenjata

“Kami keliru dengan kepala dinas dan sekretaris dinas pendidikan dalam tahap verifikasi dan validasi data mahasiswa. Kami mendapat informasi adanya dugaan pemotongan beasiswa dalam setiap tahap pencairan. Hal ini sangat kami khawatirkan,” ungkapnya.

Markus menjelaskan, pada masa kepemimpinan Bupati Ones Pahabol, almarhum Abock Busub, hingga awal masa kepemimpinan Didimus Yahuli, besaran beasiswa per mahasiswa masih sebesar Rp2 juta.

Namun, setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati baru, realisasi beasiswa mengalami penurunan signifikan dan dinilai tidak transparan.

“Sejak 2021, tahap pertama hanya Rp1 juta, tahap berikutnya 2023 menjadi Rp500 ribu, dan tahap ketiga pada 2024 sebagian besar mahasiswa bahkan tidak menerima sama sekali. Total sekitar 1.000 mahasiswa Yahukimo di Jayapura tidak mendapat hak mereka,” kata Markus.

Ia juga menyoroti masalah verifikasi data yang hanya berbasis aplikasi Dikti.

Banyak mahasiswa Yahukimo berkuliah di kampus swasta atau program offline yang belum tercantum di Dikti, sehingga otomatis dinas mencoret mereka dari penerima beasiswa. 

“Padahal, mereka mahasiswa aktif yang layak mendapat perhatian serius dari pemerintah,” bebernya.

Sementara itu, Jekson Pase, mahasiswa Yahukimo lainnya, menambahkan bahwa persoalan administratif juga menghambat pencairan beasiswa.

“Banyak mahasiswa tidak punya buku rekening atau KTP elektronik karena prosesnya lama. Setelah lulus SMA, KTP hanya dapat yang sementara, padahal syarat pencairan beasiswa harus ada KTP dan buku rekening,” ujarnya.

Baca juga: Dua Milisi OPM Tewas dalam Penindakan TNI di Yahukimo Papua Pegunungan: Anak Buah Egianus Kogoya