Mahasiswa Papua di Luar Negeri Terancam Putus Kuliah, Mendagri: Tolong Ini Jadi Perhatian Pemda

TRIBUN-PAPUA.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti banyaknya mahasiswa asal Papua di luar negeri terancam yang putus kuliah lantaran macetnya dana beasiswa.

Menurut Tito, pemekaran wilayah Papua menjadi beberapa daerah otonomi baru (DOB) berdampak pada distribusi kewenangan dan keuangan daerah sehingga pencairan dana beasiswa terhambat.

"Tolong satu lagi, yang jadi perhatian dari para pimpinan di Papua, yaitu mengenai anak-anak yang beasiswa di luar. Mereka seperti kehilangan induk, karena banyak, bukan banyak, ada yang nggak nyampe beasiswanya. Yang di Australia, di Amerika, dan lain-lain," kata Tito dalam pelantikan Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (7/7/2025). 

Baca juga: Mahasiswa Yahukimo Desak Dinas Pendidikan Segera Cairkan Beasiswa: Soroti Dugaan Pemotongan Dana

Tito mengatakan beasiswa tersebut sebelumnya dikelola terpadu oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Namun setelah adanya pemisahan administratif, Pemerintah Provinsi Papua meminta agar tanggung jawab pemberian beasiswa mengikuti asal daerah mahasiswa.

Artinya, jika mahasiswa berasal dari Papua Selatan, maka beasiswa harus ditanggung oleh pemerintah provinsi tersebut.

"Kalau dia dari Papua Tengah, ya Papua Tengah yang bayar. Kalau dia dari Pegunungan, ya Papua Pegunungan yang bayar. Kalau dia Papua Selatan, ya Provinsi Papua Selatan. Jangan bebannya ke kami semua," tegas Tito.

Namun transisi itu belum berjalan mulus. Banyak pemerintah provinsi baru belum siap secara fiskal maupun administratif untuk menangani beasiswa luar negeri. Akibatnya, mahasiswa terkatung-katung tanpa kejelasan dana studi.

Risiko Drop Out dan Sorotan Internasional

Tito mengaku telah memberikan panduan atau guideline untuk mengatasi masalah ini.

Namun hingga kini belum ada langkah konkret yang menjamin keberlangsungan studi mahasiswa.

"Jangan sampai mereka kemudian karena tidak ada (beasiswa) mungkin diputuskan sekolahnya, dikeluarkan. Ini isu yang sangat penting sekali. Kementerian Keuangan ke luar negeri berapa kali sudah dia sampaikan sama saya. Anak-anak tersebut, kasihan. Keleleran," ungkap Tito.

Baca juga: Bupati Jayapura Minta Disdik Mendata dan Siapkan Beasiswa Untuk Mahasiswa

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2023, setidaknya ada 1.170 mahasiswa Papua yang tersebar di 15 negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan beberapa negara Eropa.

Sebagian besar dari mereka sedang menjalani program sarjana dan pascasarjana dalam bidang kesehatan, teknik, pendidikan, dan administrasi publik.

Sejumlah organisasi kemanusiaan dan diaspora Papua juga telah mengangkat isu ini ke forum internasional, menilai kebijakan pemekaran tidak disertai kesiapan untuk melindungi hak pendidikan masyarakat asli Papua.