SKB Biak Numfor Berupaya Menjangkau Masyarakat yang Belum Tersentuh Pendidikan Formal

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR – Sekolah Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua terus memperluas layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang belum terlayani pendidikan formal.

Melalui berbagai program seperti PAUD, pendidikan kesetaraan, dan kursus keterampilan, SKB hadir sebagai solusi alternatif pendidikan yang setara dan berkualitas. 

Baca juga: Gibran Siap Jalankan Penugasan Khusus Presiden di Papua: “Kapan pun dan di Mana pun”

Kepala SKB Biak Numfor, Margaretha Singgamui, S.Pd, mengatakan, sekolah ini merupakan satu-satunya lembaga pendidikan nonformal negeri milik pemerintah di Biak yang menyediakan layanan pendidikan secara gratis.

“Kami ingin menjangkau masyarakat yang belum sempat menyelesaikan pendidikan dari tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK, melalui program kesetaraan Paket A, B, dan C,” ujarnya di Biak, Rabu (09/7/2025).

Baca juga: Polres Keerom Limpahkan Tersangka Kasus ITE Kepada Kejaksaan Jayapura

Selain program akademik, SKB juga menyediakan pelatihan keterampilan wajib seperti komputer, serta pilihan lain seperti musik dan tata boga. Menurut Margaretha, pelatihan ini penting untuk meningkatkan daya saing peserta didik di dunia kerja.

“Ijazah yang diperoleh dari program kesetaraan diakui secara nasional dan bisa digunakan untuk melamar pekerjaan, melanjutkan kuliah, bahkan mendaftar ke TNI atau Polri. Selain itu, peserta juga akan mengikuti uji kompetensi untuk memperkuat sertifikat yang mereka miliki,” jelasnya.

Baca juga: Gramedia Ajak Masyarakat Siap Kembali Sekolah Lewat Program Back to School

Untuk layanan usia dini, SKB membuka tiga kelas PAUD yang tersebar di SKB Biak, Kampung Bakribo dan Kampung Mnurwar. Program ini ditujukan bagi anak usia 0 – 6 tahun yang belum terjangkau pendidikan.

Tak hanya pendidikan dasar, SKB mengembangkan kursus musik seperti piano dasar dan musik pengiring. Namun, Margaretha mengakui layanan ini masih berbayar karena belum mendapat dukungan pemerintah.

Baca juga: Pemprov Papua Pegunungan Mulai Bahas KLHS RPJMD 2025 – 2030

“Ke depan kami berharap seluruh program bisa disubsidi agar masyarakat dari berbagai kalangan bisa mengakses layanan pendidikan dan keterampilan ini,” pungkasnya.(*)