DPR Papua Dukung Kerjasama Ekonomi Papua Pegunungan Dengan Pemkab Biak

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR – Anggota Komisi II di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua, Johanes Markus Wakum, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Gubernur Provinsi Papua Pegunungan bersama jajaran ke Kabupaten Biak Numfor di Provinsi Papua.

Kunjungan ini difokuskan pada penguatan kerja sama ekonomi lintas wilayah melalui distribusi silang komoditas strategis antara daerah pegunungan dan pesisir.

Baca juga: Pemkab Biak Numfor Persiapkan Kerjasama Barter Komoditas Dengan Provinsi Papua Pegunungan

Rombongan Pemprov Papua Pegunungan yang dipimpin langsung oleh Gubernur John Tabo tiba menggunakan pesawat Hercules Tentara Angkatan Udara (TNI AU) dan disambut oleh Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, bersama jajaran Forkopimda.

Pertemuan kedua pihak menyoroti skema pertukaran hasil pertanian dari pegunungan dengan hasil perikanan dari pesisir sebagai bentuk integrasi ekonomi regional.

Baca juga: Papua Pegunungan Perkuat Ketahanan Ekonomi dan Gizi dengan Biak Numfor

“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terobosan strategis yang dilakukan oleh gubernur Papua Pegunungan bersama bupati Biak Numfor. Kerja sama distribusi silang ini adalah solusi jangka panjang dalam membangun sistem ketahanan pangan antarwilayah di Papua,” kata Johanes kepada media, Selasa (15/7/2025)

Menurutnya, inisiatif ini bukan hanya soal logistik, tetapi menjadi pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal yang memperluas akses pasar bagi petani dan nelayan.

Baca juga: Gubernur John Tabo dan Bupati Biak Bahas Kerjasama Ekonomi Antardaerah

“Ini menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Petani di pegunungan mendapat akses pasar, sementara nelayan di pesisir mendapat jaminan distribusi. Ini adalah pembangunan yang saling menopang,” ujarnya.

Johanes menegaskan bahwa Komisi II DPR Papua akan mendorong agar kerja sama ini tidak bersifat temporer, melainkan menjadi program reguler yang masuk dalam RPJMD dan didukung oleh kebijakan, anggaran, serta peran aktif BUMD dan pelaku usaha lokal.

Baca juga: Inspektorat dan Polres Biak Rilis Hasil Audit Dana BOK Puskesmas Paray

“Distribusi komoditas berbasis wilayah harus menjadi pilar ekonomi Papua ke depan. Ini langkah maju dalam memperkuat solidaritas dan kesetaraan pembangunan antarwilayah adat,” tegasnya

Ia juga menyebut kerja sama semacam ini bisa menjadi model kolaborasi pembangunan yang direplikasi di wilayah lain di Papua.(*)