Pusat Daur Ulang Sampah Plastik Bakal Dibangun Pemkab Nabire

Laporan Wartawan Tribun-Papuatengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire tancap gas membersihkan serta mengurai sampah plastik di wilayahnya.

Upaya ini diharapkan dapat membebaskan ibu kota Provinsi Papua Tengah dari ancaman sampah non-organik.

Ke depan, DLH Kabupaten Nabire berencana membangun Pusat Daur Ulang (PDU) sampah.

Kepala DLH Nabire, Arfan Natan Palumpun mengatakan, rencana tersebut telah dibicarakan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui tim teknis mereka, saat berkunjung ke Nabire pada beberapa waktu lalu.

Baca juga: TPA Waibron Jayapura Dipalang, Sampah Dibuang Lagi ke TPS Doyo

Kemudian, rencana tersebut kini telah menjadi rekomendasi di kementerian karena berdasarkan, hasil studi kelayakan tim KLHK, Nabire layak untuk ada PDU, sebab mudah dijangkau dari seluruh daerah yang ada di Bumi Cenderawasih.

Sementara, rencana tersebut dilakukan karena penghasil sampah di Nabire sudah mencapai 71 ton lebih per harinya.

Kemudian untuk mengatasi masalah sampah ini juga, cukup memakan biasa yang besar, dimana sekali ekspor ke Surabaya atau Jakarta, bisa mencapai Rp 22 Juta per kontainer.

"Jadi kami berharap, semoga rencana dan pertimbangan tersebut dapat diterima oleh pihak kementerian," kata Arfan kepada Tribu -Papuatengah.com, Selasa, (22/7/2025).

Lanjut Arfan, apabila PDU dapat dibangun di Nabire, maka masalah sampah plastik yang ada di seluruh Bumi Cenderawasih, bisa dikelola dengan baik.

Baca juga: Empat Truk Sampah Baru Diresmikan Bupati Yapen, Benyamin Dorong Peningkatan Layanan Kebersihan Kota

"Jadi ini adalah target kami, karena pada Raker Nasional di Jakarta kemarin, ada pembahasan mengenai, pengelolaan sampah plastik yang harus dilakukan dengan baik, dan kedepan nantinya, seluruh daerah di Indonesia, akan dibangun seluruh fasilitas pengelolaan sampah, seperti, bank sampah, TPS3R, serta TPST, dan semua itu akan dibuat semi pabrik, agar sampah-sampah yang ada dapat dikelola secara mandiri, hingga bisa menghasilkan nilai ekonomi, bagi masyarakat," pungkasnya. (*)