PSU Papua
Wamendagri Minta PSU Gubernur Papua Tidak Ternodai Kecurangan Atau Kelalaian
Kunjungan tersebut dalam rangka pelepasan logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
Penulis: Yulianus Magai | Editor: Marius Frisson Yewun
Laporan Wartawan Tribun Papua, Yulianus Magai
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk bersama Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Iffa Rosita, mengunjungi sekaligus melepaskan logistik di Gudang Logistik KPU Papua di Entrop, Kota Jayapura, Senin (4/8/2025).
Kunjungan tersebut dalam rangka pelepasan logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
Baca juga: KPU RI Harap PSU Gubernur Papua 6 Agustus Jadi Episode Terakhir
Dalam sambutannya, Wamendagri menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama proses PSU berlangsung.
“Saya minta ASN harus netral dalam pemungutan suara ulang gubernur dan wakil gubernur Papua,” tegas Ribka Haluk.
Baca juga: Bupati Sarmi Minta Inspektorat Dampingi OPD Menyelesaikan TLHP Dari BPK
Ribka juga mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilih secara bijak.
“Mari tunjukkan bahwa masyarakat Papua adalah masyarakat yang cerdas, cinta damai, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,” imbuhnya.
Baca juga: Wamendagri dan KPU RI Lepas Logistik PSU Gubernur Papua di Kota Jayapura
Ia mengakui bahwa pelaksanaan PSU bukanlah hal ideal karena membutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang. Namun, menurutnya, proses ini harus dijalankan demi menjaga marwah demokrasi.
Ribka mengatakan setiap rupiah yang digunakan untuk PSU, seharusnya bisa membangun jalan, menyediakan air bersih, memperbaiki sekolah, atau meningkatkan layanan kesehatan.
Baca juga: Motor Curian Dari Sarmi Tiba di Polres Jayawijaya Papua Pegunungan
“Tapi karena ini amanat konstitusi, mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” kata Ribka.
Wamendagri menekankan bahwa logistik yang dikirim hari itu bukan sekadar perlengkapan teknis, melainkan simbol dari amanat rakyat.
Baca juga: Motor Curian Dari Sarmi Tiba di Polres Jayawijaya Papua Pegunungan
“Di balik setiap surat suara, ada harapan seorang ibu untuk masa depan anaknya, ada keinginan para tokoh adat agar tanah ini tetap damai. Maka proses ini jangan dinodai oleh kecurangan atau kelalaian,” tuturnya.
Menutup sambutannya, Ribka berharap pemerintah daerah, khususnya Penjabat Gubernur Papua, dapat memastikan seluruh tahapan PSU berjalan lancar, tepat waktu, dan menjunjung kualitas demokrasi.
Baca juga: Arianto Kogoya: Demi Masa Depan, Pemuda GJRP Harus Disiplin
“Papua adalah satu-satunya provinsi yang masih menyelesaikan Pilgub. Ibarat gadis manis, semua mata sedang tertuju ke sini. Mari kita tuntaskan ini dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab,” pungkasnya.(*)
Tribun-Papua.com
Logistik PSU Papua
PSU Papua
Pengamanan PSU Papua
Ribka Haluk
Wamendagri
Ketua KPU Papua
KPU Papua
Bawaslu
TNI Polri di Papua
Benhur Tommy Mano - Constant Karma
Mathius D Fakhiri-Aryoko Rumaropen
Dewan Adat Ajak Warga Papua Tidak Respon Keputusan MK Dengan Tindakan Merugikan |
![]() |
---|
MK Jadwalkan Putusan Sengketa PSU Pilgub Papua pada 17 September 2025 |
![]() |
---|
Polres Jayapura Siagakan 150 Personel Jelang Putusan MK Atas Hasil PSU Papua |
![]() |
---|
Rakyat Bersuara: Seruan Tegas dari Tanah Papua Untuk Akhiri Polemik PSU Gubernur |
![]() |
---|
LDII Papua Imbau Masyarakat Menghormati Proses Demokrasi PSU Papua |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.