Tokoh Papua Minta Program Pembangunan Melibatkan Masyarakat Adat

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Sejumlah menteri dan kepala intelijen negara bertatap muka bersama pemerintah daerah, kepala suku, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan organisasi masyarakat di Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/8/2025).

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Baca juga: Sambut Mendagri dan Menteri PKP, Gubernur John Tabo Ungkap Kesulitan Berat yang Dihadapi

Mengusung tema “Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu”, kegiatan dipusatkan di Kabupaten Nabire dan dihadiri secara langsung oleh berbagai elemen masyarakat Papua Tengah.

Sementara itu, perwakilan dari Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat mengikuti acara secara daring.

Perwakilan masyarakat adat di Papua mengikuti secara daring yang difasilitasi oleh Badan Intelejen Negara (BIN) Papua di salah satu hotel di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Papua.

Baca juga: Prabowo Bangun 200 Rumah Untuk Kepala Suku Papua Pegunungan

Pertemuan ini menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat sinergi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Nerlince Wamuar menekankan bahwa meskipun program pemerintah sangat didukung, implementasinya di Papua seringkali belum berjalan optimal.

Ia menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal, mulai dari tingkat kampung hingga tokoh perempuan dan tenaga kerja lokal.

Baca juga: Pak Iyan, Perantau Asal Bandung yang 11 Tahun Setia Menjual Bendera Merah Putih di Papua

Dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), MRP telah memberi masukan-masukan kepada pemerintah daerah untuk melibatkan pihak gereja, keterlibatan masyarakat setempat baik petani dan nelayan untuk mendukung menu dalam dapur MBG. 

MRP juga menegaskan agar dapur MBG tidak memakai menu siap saji seperti sosis, nugget atau mie.

"Mungkin belum berjalan [masukan MRP] karena sedang dikaji," ujarnya.

Baca juga: Jayawijaya Fokuskan 350 Rumah Bantuan Presiden Untuk Janda, Yatim dan Tomas

Ondofolo Yanto Eluay menegaskan bahwa pemerintah harus selalu melibatkan tokoh adat dalam setiap pengambilan keputusan. "Mereka yang punya tanah, mereka yang punya masyarakat. Jadi, kalau ada program yang mau turun, mari bicara sama masyarakat," tegasnya.

Yanto Eluay mengingatkan pemerintah akan peran krusial tokoh adat dalam sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI. Ia menegaskan bahwa para tokoh adat menyerahkan wilayah dan masyarakatnya menjadi bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah tidak mengabaikan peran mereka dan memberikan kebijakan khusus yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat adat.

"Masyarakat adat adalah pemilik sejati Tanah Papua," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Perkuat Kehadiran di Papua Melalui MBG,CKG, Bansos, Kopdes hingga TEKAD

Yanto juga menekankan pentingnya pelibatan mereka dalam setiap program, termasuk program Makan Gizi Gratis (MBG).

Sementata itu, Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Jermias Rontini, mengapresiasi inisiatif BIN dalam memfasilitasi pertemuan ini. Menurutnya, kolaborasi ini adalah wadah yang tepat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Ia menekankan bahwa kepolisian akan terus mengawal dan mengamankan program pro-rakyat dari pemerintah pusat.

Baca juga: Menteri Tito Sebut Papua Pegunungan Paling Lambat Membangun KIPP

Rontini juga menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam setiap program. Ia berharap pertemuan seperti ini bisa rutin diadakan agar aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan tepat, dan kehadiran negara benar-benar bisa dirasakan hingga ke pelosok Papua. (*)