Cegah Fraud, BPJS Kesehatan Ajak Pemangku Kepentingan Papua Jaga Integritas JKN

Ia juga mengingatkan bahwa beban kerja berlebih, keterbatasan tenaga dan sarana, serta sistem insentif yang belum ideal sering kali menjadi pemicu munculnya praktik yang melanggar etika atau berpotensi kecurangan. 

“Tugas kami adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi agar pelayanan berjalan sesuai standar profesi dan standar operasional,” tambahnya.

Baca juga: 120 Siswa SD YPPK Tiga Raja Mimika Tidak Konsumsi MBG Karena Orang Tua Khawatir Keracunan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jayapura, Samuel Heros Berhitu turut menjelaskan bahwa tindak kecurangan dalam implementasi JKN dapat berimplikasi pada kerugian negara dan masuk kategori pelanggaran hukum. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, setiap dugaan kecurangan wajib dilaporkan sesuai mekanisme resmi di lingkungan BPJS Kesehatan dan, bila ada indikasi pidana korupsi, dapat diteruskan kepada Kejaksaan, Kepolisian, atau KPK untuk ditindaklanjuti.

Hernawan Priyastomo menutup kegiatan dengan menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menjaga keberlangsungan JKN. Menurutnya, penguatan terhadap terjadinya kecurangan dapat mewujudkan layanan kesehatan yang berintegritas, adil, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan sinergi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menjaga integritas, kita bukan hanya menyelamatkan sistem, tapi juga keberlangsungan program JKN yang bermanfaat dalam menjamin kesehatan masyarakat Papua” tutup Hernawan.(*)