Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Rencana pemerintah pusat yang akan melakukan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua menjadi tiga provinsi, terus memantik reaksi berbagai kalangan.
Setelah sekelompok mahasiswa dan pemuda menggelar aksi unjuk rasa, kini tanggapan penolakan itu muncul dari pengamat politik Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua, Diego Romario de Fretes, SIP MA.
• Pesan Menohok Bupati Jayapura, Mathius Awoitau soal Aksi Menolak DOB dan Otsus
Dia menolak rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua menjadi 3 provinsi, yang dinilainya akan menjadi bara api atau bom waktu bagi Papua.
"Kalau diamati, awal mula wacana pemekaran Papua muncul dan menguat itu karena datang dari kasus rasisme 2019 di Surabaya dan kemudian bergejolak di Papua," katanya melalui telewicara dengan Tribun-Papua.com, Rabu (8/6/2022) pagi.
Saat itu tokoh-tokoh representatif Papua bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk membicarakan kasus rasisme.
• Jangan Menolak DOB, Johanes Gluba Gebze: Papua Serupa Tapi Tak Sama!
"Namun saat pulang ke Papua, ketika ditanya kembali apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan itu, yang aneh malah muncul wacana soal pemekaran ini," terangnya.
Ia menilai, apa yang diinginkan saat itu tidak sesuai dan sangat di luar nalar orang-orang di Tanah Papua.
"Jadi telah jelas wacana soal pemekaran pada awalnya sudah tidak sejalan dengan apa yang diinginkan masyarakat Papua, pada saat itu," sebutnya.
Berlanjut sejak wacana tersebut digulirkan, masyarakat Papua dinilai kecolongan karena UU Otsus jilid 2 memuat pasal yang menyebutkan bahwasanya pemerintah membuat mekanisme Top Down.
• Masih Ingat Lukas Enembe? Dulu Kampanye Pemekaran Wilayah Papua, Kini Justru Menolak: Ada Apa
"Sehingga untuk pemekaran Papua, sudah tidak lagi melibatkan masyarakat, tanpa mendengar aspirasi MRP dan DPRP, Pemerintah pusat telah secara sepihak dapat memekarkan daerah di Papua," sebutnya dengan gamblang.
Lelaki murah senyum itu, menilai kebijakan tersebut sangatlah sentralistik karena pusat telah mengambil suatu kebijakan, tanpa memperhitungkan masyarakat Papua dan menghargai warga Papua melalui DPRP dan MRP.
"Bagi kami ini bisa menjadi cikal bakal konflik ke depannya, kemudian bagi saya pribadi Pemerintah melalui pemekaran ini sedang menaruh bara api, yang kapanpun dapat saja terbakar," katanya.
• Aksi Nasional Petisi Rakyat Papua Tolak DOB dan Otsus, Respon terhadap Sikap Lukas Enembe?
Terkait itu, ia mencontohkan misalnya saja kalau ada 3 provinsi baru dan munculnya kota madya, maka secara otomatis akan ada Pilkada baru.
"Kita tahu Pilkada di Papua ini sarat dengan konflik, serta politik identitas dan yang berujung pada kekerasan. Ini akan menjadi PR besar bagi Pemerintah Pusat ke depannya, lantas setelah pemekaran bisa jadi masalahnya kompleks," tambahnya.