Lukas Enembe Diduga Salahgunakan Pergub demi Habiskan Dana Operasional Rp 1 Triliun Setahun

TRIBUN-PAPUA.COM - Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menduga peraturan gubernur (pergub) dipakai Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe untuk menyamarkan tindakan penyalahgunaan dana operasional selama bertugas.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun memberikan tanggapan atas dugaan tersebut.

Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Makmur Marbun menyebut, penyalahgunaan dana operasional gubernur oleh Lukas Enembe berkaitan dengan pergub.

Padahal, sebuah pergub tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya.

Dalam konteks pergub di kasus Lukas Enembe, Kemendagri akan melihat terlebih dulu muatan aturannya.

Baca juga: Lukas Enembe Paling Banyak Belanja Makan Minum, Operasional Gubernur Papua Setahun Rp 1 Triliun

"Pada prinsipnya peraturan gubernur tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kami harus melihat terlebih dahulu materi muatan dalam pergub tersebut," ujar Makmur saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (28/6/2023).

Makmur menjelaskan, penyusunan pergub terkait dengan biaya operasional mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun besaran biaya operasional ditentukan dari klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana operasional gubernur oleh Lukas Enembe.

Anggaran operasional Lukas Enembe tersebut fantastis untuk ukuran kepala daerah, yakni Rp 1 triliun setahun sepanjang 2019-2022.

Dugaan penyalahgunaan dana operasional Lukas Enembe pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

“Itu yang bersangkutan setiap tahun dana operasional yang bersangkutan itu Rp 1 triliun lebih,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Senin (26/6/2023).

Dana sebesar itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Menurut Alex, jumlah tersebut lebih besar dari aturan mengenai besaran dana operasional gubernur yang ditetapkan Kemendagri.

Nilai dana operasional diatur berdasarkan persentase tertentu dari APBD.