ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Aksi Massa di Jayapura

Kantor DPR Papua Digeruduk Para Pegiat Lingkungan, Begini Penyebabnya

Jonathan Frizzy Mebri, mengatakan aksi ini digelar atas keprihatinan pihaknya terhadap kondisi lingkungan  dan masyarakat adat.

Tribun-Papua.com/Amatus Huby
Koalisi Anak adat peduli lingkungan dan BEM se-Kota Jayapura menggelar aksi demo di depan Kantor DPR Papua, di Kota Jayapura, Sabtu (21/9/2024). 

Laporan Wartawan Tribun-papua.com, Amatus Huby.

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sejumlah mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Anak Adat Peduli Lingkungan menggelar aksi demo di depan Kantor DPR Papua.

Mereka menggelar aksi dengan tajuk 'Salah Pilih Susah Pulih'.

Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 10.00 WIT.

Juru Bicara Koalisi Anak Adat Peduli Lingkungan yang juga sebagai Koordinator lapangan (Korlap), Jonathan Frizzy Mebri, mengatakan aksi ini digelar atas keprihatinan pihaknya terhadap kondisi lingkungan  dan masyarakat adat.

"Oleh sebab itu kami berfikir untuk merumuskan kepada bakal calon Provinsi maupun kabupaten kota untuk menetapkan isu perlindungan, penghormatan dan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat," kata Jonatan.

Baca juga: Abisai Rollo Selipkan Pesan Harmoni Saat Menyerahkan Bantuan Dana Pembangunan Mushola di Tanah Hitam

Karena sejauh ini tidak ada komitmen diantara bakal calon terhadap isu lingkungan, yang terutama perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Selain itu dia menjelaskan bahwa dalam aksi tersebut ada beberapa komunitas lingkungan yang tergabung diantaranya Rumah Bakau, Papua Trada Sampah, green peace, dan beberapa komunitas lingkungan lainnya.

Bukan hanya itu tetapi ada juga masyarakat adat yaitu dari ikatan mahasiswa Papua Selatan (impas).

"Dan kami juga libatkan organisasi mahasiswa diantaranya Bem Otto Geisler, Bem Universitas Muhammadiyah Papua, BEM Universitas Yapis Papua, dan BEM ISTBI Tanah Papua," jelasnya.

Sementara BEM Otto Geisler Papua Aksa Hamadi mengatakan, bahwa yang menjadi keresahan di kalangan mahasiswa itu sudah banyak pemimpin ganti pemimpin tetapi dengan kebijakan yang sama, yang artinya untuk mendorong mengesankan undang-undang hak masyarakat adat.

"Karena kitong tau Papua ini, bukan Tanah kosong, karena di dalamnya ada banyak masyarakat adat yang memiliki tanah dan wilayah dan itu harus di akui oleh negara," tegasnya.

Baca juga: Anggota DPR Papua Laurenzus Kadepa Apresiasi Pentolan OPM Egianus Kogoya Bebaskan Pilot Susi Air

Selanjutnya Hamadi mengatakan banyak sekali kepentingan para pemimpin daerah terutama yang tidak melihat masyarakat adat yang punya hak Ulayat. 

"Sehingga masyarakat itu mereka bergantung pada kehidupan mereka di alam karena tidak semua orang asli itu kerja dan untuk bertahan hidup pun mereka mencari makan dihutan untuk bertahan keberlangsungan hidup bahkan dari hasil hujan itu juga mereka bisa hasilkan uang,"ujar Hamadi.

Dia mengakui banyak masyarakat adat yang ditipu dengan Otsus, karena Otsus tidak bisa menjamin keberlangsungan hidup mereka.

"Mereka hidup dari hutan itu yang menjadi keresahan kami," pungkasnya.(*)

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved