APS Nilai Gubernur John Tabo Belum Jelas Tekan 30,03 Persen Angka Kemiskinan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Kemiskinan di Papua Pegunungan yang mencapai 30,03 persen bukan sekadar data statistik. Bagi masyarakat, angka ini adalah jeritan nyata yang mencerminkan penderitaan mendalam, terutama di kalangan petani, perempuan pasar, pemuda, dan anak-anak yang tumbuh dalam keterbatasan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Papua Pegunungan, Sonni Lokobal, dalam pernyataan kritisnya terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Penjabat Gubernur John Tabo dan Wakilnya Ones Pahabol.

Baca juga: Tokoh Adat Port Numbay Ajak Warga Sukseskan PSU Pilgub Papua, George Awi: Ayo Datang ke TPS

“Mereka terlihat sibuk berpacu mengejar target 100 hari kerja, tapi yang muncul justru parade visual dan pencitraan. Bukan arah kebijakan yang jelas,” tegas Sonni, dalam pesan Whatsappnya, kepada Tribun-Papua.com, Selasa, (05/08/2025).

Ia menyebut publik mulai mempertanyakan apa sesungguhnya yang sedang dibangun oleh pemerintah. Menurutnya, banyak kegiatan hanya tampak di permukaan, namun tidak menyentuh inti persoalan masyarakat Papua Pegunungan.

Baca juga: Lansia Suku Mee Dapat Bantuan Beras dari Pemkab Jayawijaya: Sangat Berarti

“Di mana program unggulan yang benar-benar konkret? Yang menyentuh rakyat? Yang menjawab problem riil di lapangan?” tambahnya.

Angka kemiskinan 30,03 persen bukan hanya data. Itu adalah sinyal bahaya, menurut APS. Angka tersebut menunjukkan kegagalan struktural dalam sistem pemerintahan, terutama dalam menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat adat dan kelompok rentan.

Baca juga: Papua Siap Gelar PSU Gubernur: Ayo Jaga Persatuan dan Gunakan Hak Politik

“Papua Pegunungan bukan sekadar miskin secara ekonomi. Jika tidak ditangani serius, kita juga sedang mengalami kemiskinan moral. Ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang hilangnya martabat manusia,” ujar Sonni.

Ia mengingatkan bahwa setiap anak yang putus sekolah dan keluarga yang kesulitan makan adalah potret kegagalan kebijakan. 

Baca juga: Semarak AGustus, Honda Papua Hadirkan Program Spesial Bertabur Promo Menarik

Dan jika dibiarkan, kondisi ini akan menjadi sistemik membudaya dalam birokrasi yang lambat dan apatis.

Namun, Sonni menegaskan bahwa harapan masih ada. Pemerintah bisa berbenah jika berani melihat realitas dan membangun kemitraan strategis dengan rakyat terutama petani, komunitas adat, pemuda, dan perempuan.

Baca juga: PCX160 Roadsync Selalu Jadi Primadona Dari Papua Hingga GIIAS 2025 

“Teguran ini bukan untuk menjatuhkan, tapi menyadarkan. Pemerintahan bukan panggung pencitraan. Ini adalah tanggung jawab sejarah,” tutupnya.

APS juga mendesak agar pemerintah berhenti bermain simbol dan mulai membangun fondasi kebijakan yang berpihak. Papua Pegunungan membutuhkan pemimpin yang membumi bukan hanya mereka yang tampil di baliho.(*)