KNPI Desak Prabowo Akhiri Tragedi Sarjana Pengangguran di Papua

Ringkasan Berita:

• Masalah Utama: KNPI menilai Otsus gagal, menyebabkan ribuan sarjana Papua menganggur (Generasi Emas yang dikorbankan).
• Tuntutan Mendesak: Presiden Prabowo-Gibran harus membentuk KEP-SPP (Komite Eksekutif Pembangunan Sumber Daya Pemuda Papua).
• Fokus Kebijakan: KEP-SPP harus menjadi lembaga khusus yang fokus membangun SDM pemuda, bukan lagi hanya infrastruktur.
• Dasar Hukum: Komite ini harus dibentuk melalui Perpres/Inpres untuk menjamin legalitas dan alokasi anggaran APBN khusus

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda 

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Papua Pegunungan menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membentuk Komite Eksekutif Pembangunan Sumber Daya Pemuda Papua (KEP-SPP).  

Komite ini diusulkan menjadi lembaga khusus yang berfokus pada pengembangan kualitas pemuda Papua, setelah 24 tahun Otonomi Khusus dinilai gagal menjawab stagnasi pembangunan SDM pemuda di tanah Papua. 

Dalam rilis resmi yang diterima, Sabtu, (22/11/2025), Yulans F.Y. Wenda Sekretaris KNPI Papua Pegunungan menilai ribuan pemuda lulusan SMA, sarjana, hingga magister terjebak dalam pengangguran struktural selama 1 – 20 tahun. Kondisi ini disebut sebagai generasi emas yang dikorbankan. 

Pemuda Papua Terabaikan Meski Banyak Lembaga Dibentuk 

KNPI menyoroti sejumlah lembaga yang pernah dibentuk pemerintah sejak era Presiden SBY hingga Jokowi, seperti UKP4, UP4B, KSP, BP3OKP, hingga Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dilantik pada era Prabowo. 

Baca juga: Warga Siepkosi Satukan Visi Masa Depan Kampung Melalui FP3S

Meski demikian, tak satu pun lembaga tersebut memiliki mandat khusus membangun sumber daya pemuda Papua. 

“Selama ini pendekatan pembangunan selalu makro infrastruktur, ekonomi, kesehatan namun akar persoalan utama, yaitu kualitas pemuda Papua, tidak disentuh,” kata Wenda.

Dilandasi Hukum dan Visi Nasional 

KNPI menegaskan bahwa usulan pembentukan KEP-SPP memiliki dasar hukum kuat, mulai dari Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, UU Otsus Papua, UU Kepemudaan, hingga visi Presiden Prabowo-Gibran tentang SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. 

Menurut mereka, Perpres atau Inpres mengenai komite khusus pemuda akan menjadi koreksi terhadap ketidakadilan kebijakan pembangunan selama dua dekade terakhir. 

Mengapa Pemuda Papua Butuh Lembaga Khusus? 

Kata Yulans, KNPI mengutip beberapa teori pembangunan seperti Human Capital Theory, Human Development Approach, dan teori keadilan sosial Rawls. Intinya, tanpa intervensi khusus, pemuda Papua akan tetap menjadi kelompok paling tertinggal dalam struktur pembangunan nasional. 

Baca juga: Pembangunan Rumah Pastori GKI Kapernaum Serui: Memperkuat Pelayanan Gereja

Beberapa indikator ketertinggalan yang disebutkan antara lain menurut Yulans Wenda