Pemkab Lanny Jaya Gandeng Kejaksaan Negeri Jayawijaya Untuk Memperkuat Penegakkan Hukum Dana Desa

Ringkasan Berita:

• Pemkab Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri. 
• Kerja sama itu berkaitan penguatan penegakkan hukum pengawasan pemanfaatan dana desa. 
• Kolaborasi tersebut juga untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. 

Laporan Wartawan Tribun-papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Bupati Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, Aletinus Yigibalom, S.Pd., menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Komitmen Bersama Penyiapan serta Penyerahan Tanah Hibah untuk Kejaksaan Tinggi/Negeri. 

Baca juga: Theo Hesegem Desak Pemerintah Ungkap Dugaan Penghilangan Paksa di Melagi Lanny Jaya

Kegiatan ini dilaksanakan di Meeting Room Gedung GBH Wamena, dan dihadiri sejumlah pimpinan daerah dari Provinsi Papua Pegunungan.

Saat diwawancarai Tribun-Papua.com, Selasa (18/11/2025) Aletinus Yigibalom menjelaskan, agenda utama, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa. 

Kesepahaman ini menjadi dasar penguatan transparansi dan pengelolaan keuangan desa agar tepat sasaran.

 “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang masuk ke desa benar-benar kembali kepada masyarakat,” ujar Aletinus Yigibalom.

Selain itu, lanjut dia, turut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama Sinergi Pengawalan dan Pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Baca juga: Fredi Ginia Pimpin Upacara Hari Pahlawan di Distrik Karu Lanny Jaya, Sampaikan Pesan Haru

Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat perkembangan ekonomi berbasis komunitas.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH, menegaskan pengawasan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. 

“Koperasi harus menjadi tiang ekonomi rakyat, bukan tempat praktik yang merugikan,” tegasnya.

Agenda berikutnya adalah penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi pelaku tindak pidana tertentu. 

Baca juga: Pemkab Lanny Jaya Komit Benahi Tata Kelola Keuangan Daerah

Program ini menjadi alternatif hukuman yang lebih edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan bahwa pendekatan ini dapat membangun kesadaran sosial bagi pelaku sekaligus membantu tugas pemerintah daerah. 

“Kerja sosial adalah bentuk sanksi yang mendidik dan memulihkan,” katanya.

Baca juga: Wakil Bupati Lanny Jaya Tegaskan ASN dan Guru Wajib Bertugas di Kampung, Fredi Ginia: Bukan Kota

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Gubernur Papua Pegunungan, serta seluruh Bupati se-Papua Pegunungan. 

Kehadiran para pimpinan daerah menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan desa. (*)