KNPI Desak Prabowo Akhiri Tragedi Sarjana Pengangguran di Papua

- Minimnya BLK modern dan youth creative space
- Minimnya pelatihan berbasis industri
- Lemahnya akses beasiswa non-formal
- Ribuan sarjana Papua menganggur belasan tahun 

KNPI menegaskan, tanpa lembaga khusus, bonus demografi pemuda Papua akan hilang dan berdampak pada sektor ekonomi hingga keamanan. 

Tuntutan Konkret Kepada Presiden Prabowo 

Maka Yulans Wenda menegaskan untuk itu, KNPI Papua Pegunungan menyampaikan empat tuntutan utama: 

1. Pembentukan KEP-SPP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

2. Fokus kerja komite untuk pemuda dan mahasiswa Papua di seluruh wilayah studi, termasuk luar negeri. 

Baca juga: 50 Kilometer Jalan Trans Papua Jayapura –Wamena Tuntas Akhir 2026: Ada 16 Jembatan Baru

3. Program strategis nasional pemuda, seperti pembangunan Youth Creative Center di enam provinsi Papua, pendirian BLK bertaraf internasional, pelatihan hard skill dan soft skill, serta pembentukan Startup Papua Fund. 

4. Kebijakan melalui Inpres/Perpres agar memiliki legalitas dan alokasi APBN khusus. 

Pernyataan Pemimpin Pemuda Papua Pegunungan 

Ketua Harian KNPI Papua Pegunungan, Dolpinus Weya, menegaskan bahwa pemuda harus diberi ruang lebih besar dalam perumusan kebijakan. 

“Presiden jangan hanya mendengar elite. Pemuda harus menjadi motor penggerak pembangunan,” ujarnya. 

Wakil Ketua III, Leo Himan, menambahkan perlunya regulasi kuat. 

“Harus ada Inpres dan Perpres yang menempatkan pemuda sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam membangun SDM Papua.” 

Baca juga: Tiga RS di Jayapura Saling Bantah Tolak Irene Sokoy, Salahkan Sistem Rujukan dan Aturan BPJS

Ia menyebut bahwa KEP-SPP menjadi investasi negara, bukan sekadar kebijakan politis. 

 “Transformasi pemuda Papua tidak boleh lagi bergantung pada anggaran daerah yang terbatas.” ujarnya. 

Momentum Presiden Mengukir Sejarah 

Himan menekankan, KNPI menilai bahwa pembentukan KEP-SPP akan menjadi tonggak sejarah baru bagi pembangunan manusia Papua. 

“Papua tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi pembangunan manusianya. Jika Presiden Prabowo membentuk KEP-SPP, maka untuk pertama kalinya pemuda Papua ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan objek,” tutupnya.(*)