KNPI Desak Prabowo Akhiri Tragedi Sarjana Pengangguran di Papua

Ringkasan Berita:

• Masalah Utama: KNPI menilai Otsus gagal, menyebabkan ribuan sarjana Papua menganggur (Generasi Emas yang dikorbankan).
• Tuntutan Mendesak: Presiden Prabowo-Gibran harus membentuk KEP-SPP (Komite Eksekutif Pembangunan Sumber Daya Pemuda Papua).
• Fokus Kebijakan: KEP-SPP harus menjadi lembaga khusus yang fokus membangun SDM pemuda, bukan lagi hanya infrastruktur.
• Dasar Hukum: Komite ini harus dibentuk melalui Perpres/Inpres untuk menjamin legalitas dan alokasi anggaran APBN khusus

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda 

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Papua Pegunungan menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membentuk Komite Eksekutif Pembangunan Sumber Daya Pemuda Papua (KEP-SPP).  

Komite ini diusulkan menjadi lembaga khusus yang berfokus pada pengembangan kualitas pemuda Papua, setelah 24 tahun Otonomi Khusus dinilai gagal menjawab stagnasi pembangunan SDM pemuda di tanah Papua. 

Dalam rilis resmi yang diterima, Sabtu, (22/11/2025), Yulans F.Y. Wenda Sekretaris KNPI Papua Pegunungan menilai ribuan pemuda lulusan SMA, sarjana, hingga magister terjebak dalam pengangguran struktural selama 1 – 20 tahun. Kondisi ini disebut sebagai generasi emas yang dikorbankan. 

Pemuda Papua Terabaikan Meski Banyak Lembaga Dibentuk 

KNPI menyoroti sejumlah lembaga yang pernah dibentuk pemerintah sejak era Presiden SBY hingga Jokowi, seperti UKP4, UP4B, KSP, BP3OKP, hingga Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dilantik pada era Prabowo. 

Baca juga: Warga Siepkosi Satukan Visi Masa Depan Kampung Melalui FP3S

Meski demikian, tak satu pun lembaga tersebut memiliki mandat khusus membangun sumber daya pemuda Papua. 

“Selama ini pendekatan pembangunan selalu makro infrastruktur, ekonomi, kesehatan namun akar persoalan utama, yaitu kualitas pemuda Papua, tidak disentuh,” kata Wenda.

Dilandasi Hukum dan Visi Nasional 

KNPI menegaskan bahwa usulan pembentukan KEP-SPP memiliki dasar hukum kuat, mulai dari Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, UU Otsus Papua, UU Kepemudaan, hingga visi Presiden Prabowo-Gibran tentang SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. 

Menurut mereka, Perpres atau Inpres mengenai komite khusus pemuda akan menjadi koreksi terhadap ketidakadilan kebijakan pembangunan selama dua dekade terakhir. 

Mengapa Pemuda Papua Butuh Lembaga Khusus? 

Kata Yulans, KNPI mengutip beberapa teori pembangunan seperti Human Capital Theory, Human Development Approach, dan teori keadilan sosial Rawls. Intinya, tanpa intervensi khusus, pemuda Papua akan tetap menjadi kelompok paling tertinggal dalam struktur pembangunan nasional. 

Baca juga: Pembangunan Rumah Pastori GKI Kapernaum Serui: Memperkuat Pelayanan Gereja

Beberapa indikator ketertinggalan yang disebutkan antara lain menurut Yulans Wenda 

- Minimnya BLK modern dan youth creative space
- Minimnya pelatihan berbasis industri
- Lemahnya akses beasiswa non-formal
- Ribuan sarjana Papua menganggur belasan tahun 

KNPI menegaskan, tanpa lembaga khusus, bonus demografi pemuda Papua akan hilang dan berdampak pada sektor ekonomi hingga keamanan. 

Tuntutan Konkret Kepada Presiden Prabowo 

Maka Yulans Wenda menegaskan untuk itu, KNPI Papua Pegunungan menyampaikan empat tuntutan utama: 

1. Pembentukan KEP-SPP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

2. Fokus kerja komite untuk pemuda dan mahasiswa Papua di seluruh wilayah studi, termasuk luar negeri. 

Baca juga: 50 Kilometer Jalan Trans Papua Jayapura –Wamena Tuntas Akhir 2026: Ada 16 Jembatan Baru

3. Program strategis nasional pemuda, seperti pembangunan Youth Creative Center di enam provinsi Papua, pendirian BLK bertaraf internasional, pelatihan hard skill dan soft skill, serta pembentukan Startup Papua Fund. 

4. Kebijakan melalui Inpres/Perpres agar memiliki legalitas dan alokasi APBN khusus. 

Pernyataan Pemimpin Pemuda Papua Pegunungan 

Ketua Harian KNPI Papua Pegunungan, Dolpinus Weya, menegaskan bahwa pemuda harus diberi ruang lebih besar dalam perumusan kebijakan. 

“Presiden jangan hanya mendengar elite. Pemuda harus menjadi motor penggerak pembangunan,” ujarnya. 

Wakil Ketua III, Leo Himan, menambahkan perlunya regulasi kuat. 

“Harus ada Inpres dan Perpres yang menempatkan pemuda sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam membangun SDM Papua.” 

Baca juga: Tiga RS di Jayapura Saling Bantah Tolak Irene Sokoy, Salahkan Sistem Rujukan dan Aturan BPJS

Ia menyebut bahwa KEP-SPP menjadi investasi negara, bukan sekadar kebijakan politis. 

 “Transformasi pemuda Papua tidak boleh lagi bergantung pada anggaran daerah yang terbatas.” ujarnya. 

Momentum Presiden Mengukir Sejarah 

Himan menekankan, KNPI menilai bahwa pembentukan KEP-SPP akan menjadi tonggak sejarah baru bagi pembangunan manusia Papua. 

“Papua tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi pembangunan manusianya. Jika Presiden Prabowo membentuk KEP-SPP, maka untuk pertama kalinya pemuda Papua ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan objek,” tutupnya.(*)