Pemkab Biak Numfor Perkuat Digitalisasi Pembayaran Non Tunai: Transformasi Pemerintahan Adaptif

Ringkasan Berita:

• Bupati Biak Numfor membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di KSL Grand Ballroom Biak.
• Markus Oktovianus Mansnembra, menegaskan pentingnya optimalisasi peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). 
• Hal itu juga berfungsi meningkatkan transparansi serta menekan potensi kebocoran penerimaan daerah. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR – Suasana santai namun serius mewarnai pertemuan bertajuk High Level Meeting (HLM) TP2DD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2026 yang dilaksanakan KSL Grand Ballroom Biak, Jumat (27/2/2026) sore.

Acara yang dihadiri langsung Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra ini terkait pentingnya optimalisasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam meningkatkan transparansi serta menekan potensi kebocoran penerimaan daerah. 

Baca juga: Pemkab Biak Numfor Tambah Armada Bus Sekolah Gratis, Kadisdik: Siapkan Dana Rp 1,7 Miliar

Orang nomor satu di Kota Karang ini menyampaikan secara langsung bahwa forum TP2DD harus memberi dampak konkret terhadap tata kelola keuangan daerah.

“Forum TP2DD ini sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah,” ujarnya. 

Selain itu, lanjut Markus Oktovianus Mansnembra, digitalisasi keuangan juga mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak dan retribusi. 

Kemudian meningkatkan efisiensi administrasi dan pelaporan keuangan, serta memperkuat implementasi data untuk perencanaan pembangunan. 

Ia menegaskan, perluasan transaksi non tunai harus diterapkan pada seluruh sektor penerimaan dan belanja daerah.

Baca juga: Wabup Biak Numfor: Program Kerja Harus Berbasis Kebutuhan Riil Masyarakat

Menurutnya, Digitalisasi bukan sekadar metode pembayaran, tetapi transformasi menuju pemerintahan yang modern dan adaptif. 

“Melalui TP2DD kita dapat memperluas penggunaan transaksi non tunai pada seluruh sektor penerimaan dan belanja daerah,” tegasnya.

Implementasi kanal pembayaran digital di Biak Numfor menunjukkan perkembangan positif. Penggunaan QRIS dan mobile banking semakin meluas di masyarakat. 

Baca juga: Anggaran Dipangkas Rp 111 Miliar, Pemkab Biak Numfor Perketat Skala Prioritas

Hal ini juga berkat dukungan serta kerja sama dengan pihak perbankan, khususnya Bank Papua.

“Kerja sama ini telah membantu mempercepat integrasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah, termasuk pada sektor pelayanan publik dan BUMD,” katanya.

Ia juga mengakui masih terdapat tantangan dalam peningkatan literasi digital masyarakat, integrasi sistem antar-OPD yang belum sepenuhnya optimal. 

Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan data transaksi digital untuk mendukung kebijakan berbasis data dan peningkatan PAD.