Kerja Tanpa Jaminan Kesehatan, 687 Buruh Pasir Manokwari Tuntut Harga Adil

Ringkasan Berita:

• Buruh Sekop Pasir di Papua Barat mendambakan perhatian pemerintah terhadap mereka dan keluarga.
• Mereka minta pemerintah menetapkan harga sekop pasir menjadi Rp200-Rp300 ribu dari harga sekarang Rp150 ribu karena tidak sesuai dengan beban kerja.
• 687 anggota buruh sekop pasir ini juga mengharapkan adanya jaminan kesehatan bagi mereka dan keluarga.

TRIBUN-PAPUA.COM, MANOKWARI - Ketua Buruh Sekop Pasir, Andarias Tobida, mengeluhkan rendahnya harga pasir yang dinilai tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan para buruh yang bekerja di sepanjang pesisir Pantai Amban hingga Mandopi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Keluhan tersebut disampaikan Andarias saat menyampaikan aspirasi para buruh sekop pasir, yang selama ini menggantungkan hidup dari pekerjaan mengangkat dan memuat material pasir secara manual.

Menurutnya, buruh sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Pemerintah Kabupaten Manokwari karena pekerjaan yang mereka lakukan tergolong berat dan berisiko.

Baca juga: Dikorbankan, 271 PPPK Paruh Waktu Sorong Protes Formasi PNS 2021: Tak Pernah Honorer tapi Dapat SK

"Tolong perhatikan kami buruh sekop pasir yang saat ini belum memiliki pangkalan tetap dan harga pasir yang tidak menentu," ujar Andarias.

Ia menjelaskan, para buruh selama ini turut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui penyediaan material pasir, yang digunakan dalam berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Manokwari.

Menurutnya, setiap kontraktor yang datang mengambil material pasir dan batu tela dilayani oleh para buruh yang bekerja mengandalkan tenaga manusia.

"Yang mau ambil material pasir dan batu tela kami kerja dengan sekuat tenaga dan tidak ada jaminan kesehatan," katanya.

Baca juga: Hargai Waktu Ibadah, Fans Brasil di Nabire Liburkan Nobar Piala Dunia 2026 Setiap Hari Minggu

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, buruh tetap menjalankan pekerjaan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Andarias mengaku sebagian besar buruh memilih pekerjaan itu, sebagai sumber mata pencaharian utama untuk menafkahi istri dan anak-anak mereka.

Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kesejahteraan para pekerja, termasuk penyediaan pangkalan permanen dan perlengkapan kerja yang memadai.

"Oleh karena itu perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten sangat dibutuhkan, terutama dalam pengadaan pangkalan permanen," ujarnya.

Baca juga: YPMAK Evaluasi Program Kampung Highland, Pengurus Lama Dipertahankan

Selain persoalan fasilitas kerja, Andarias menyoroti harga pasir yang hingga kini belum memiliki standar yang jelas.

Menurutnya, harga yang diterima para buruh saat ini jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan beratnya pekerjaan yang dilakukan setiap hari.

"Saat ini harga pasir satu ret rata bak Rp150.000. Padahal tinggi bak kendaraan itu berbeda-beda," katanya.