Amnesti Internasional Soroti Penembakan Brutal Terhadap Warga Sipil di Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Amnesti Internasional Indonesia menyoroti maraknya kasus penembakan warga sipil yang kembali terjadi di wilayah Papua, baik di Provinsi Papua Pegunungan maupun Papua Barat. Organisasi ini menilai tindakan aparat keamanan yang menembak mati warga tanpa identifikasi jelas sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid, dalam pesan WhatsApp kepada Tribun-Papua.com, menyebut penembakan terhadap warga sipil di Papua sudah terjadi berulang kali tanpa ada penyelesaian hukum yang adil.

Baca juga: 306 Kepala Kampung di Jayawijaya Tolak Penyaluran Dana Desa Karena Terjadi Pelanggaran Prosedur

"Penembakan warga sipil di Papua sudah terlalu sering terjadi. Sayangnya, seluruh penembakan tersebut tidak berujung dengan koreksi dan pertanggungjawaban hukum, apalagi keadilan,” ujarnya, Selasa, (21/10/2025).

Usman menilai, salah satu penyebab utama sulitnya penegakan keadilan di Papua adalah kebijakan pemerintah pusat yang terus mengeksploitasi sumber daya alam tanpa persetujuan masyarakat adat setempat.

Baca juga: DPR Tidak Yakin 15 Korban Penembakan TNI di Intan Jaya Adalah Anggota KKB

"Pemerintah pusat mengabaikan pentingnya prinsip free, prior, and informed consent dari orang asli Papua. Lebih parah lagi, pengurasan kekayaan alam itu dilakukan dengan cara pengamanan yang melibatkan pengerahan militer besar-besaran,” tegasnya.

Menurutnya, praktik pengerahan militer untuk menjaga kepentingan ekonomi di wilayah dalam negeri merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Baca juga: Pasca-penembakan Warga Sipil, Prajurit TNI Rebut Wilayah Kekuasaan OPM di Distrik Bibida Paniai

“Tidak ada negara demokrasi di dunia ini yang mengerahkan militernya terhadap rakyatnya sendiri. Cara seperti ini hanya menempatkan rakyat sebagai musuh negara,” kata Usman.

Amnesti Internasional mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengevaluasi pendekatan keamanan di Tanah Papua dan memastikan setiap tindakan aparat dipertanggungjawabkan secara hukum. Organisasi ini juga menegaskan bahwa operasi militer yang tidak terkendali hanya akan memperburuk penderitaan warga sipil dan memperpanjang lingkaran kekerasan di wilayah tersebut.(*)