ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Papua Terkini

Menhut Minta Maaf ke Masyarakat Papua soal Polemik Mahkota Cenderawasih Usai Dihubungi Wamendagri

Ribka Haluk langsung berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, terkait polemik ini.

Tribunnews.com/Taufik Ismail
KOMITE PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk tiba di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025), menjelang pelantikannya sebagai Komite Percepatan Pembangunan Papua. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pemusnahan mahkota Cenderawasih oleh BBKSDA Papua, pekan lalu, memantik demonstrasi oleh masyarakat di Kota Jayapura, Senin (27/10/2025).

Isu ini pun menjadi polemik hingga disorot pemerintah pusat.

Terbaru, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, langsung berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, terkait polemik ini.

Ribka mengaku menerima banyak atensi dari masyarakat Papua, serta berbagai kalangan.

Baca juga: Kepala BBKSDA Papua Minta Maaf soal Polemik Mahkota Cenderawasih

"Kami menanggapinya dengan langsung berkomunikasi dengan pak Menteri Kehutanan. Saya menjelaskan hal ini melukai hati masyarakat Papua," ujar Ribka dalam keterangannya diterima Tribun-Papua.com, Senin (27/10/2025).

“Kami tahu ada aturan pemusnahan, tapi kurang sosialisasi dan pengawasan. Artinya, tujuannya baik, tapi caranya tidak elok. Dan ini membuat masyarakat Papua kecewa karena merasa dicederai dengan pembakaran itu.”

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua saat musnakan bagian satwa atau opset yang sudah mati sudah muaskana ddimusnahkan senin (20/10/2025).
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua saat musnakan bagian satwa atau opset yang sudah mati sudah muaskana ddimusnahkan senin (20/10/2025). (Tribun-Papua.com/Istimewa)

 “Pak Menteri langsung menanggapinya. Ini salah satu sikap yang patut kita hormati," sambungnya.

Berangkat dari komunikasi itu, Menhut Raja Juli Antoni langsung menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka kepada masyarakat Papua terkait pembakaran mahkota Cenderawasih yang dilakukan instansi teknis di bawah Kemenhut.

“Saya memberikan apresiasi karena persoalan ini langsung direspons pak Menteri.”

“Ada komitmen dan keseriusan dari pak Menteri di mana hal ini menjadi evaluasi agar ke depannya tidak terulang kembali ,” ujarnya.

Penempatan pejabat Kemenhut di Papua juga menjadi atensi bagi Raja Juli Antoni.

“(Masalah) ini dilakukan instansi teknis di level bawah (Kemenhut), dan pak Menteri sampaikan ke depannya, siapapun yang kerja di Papua harus peka dengan kultur, budaya, sosial, dan kearifan lokal.”

“Ya karena kalau tidak peka, nanti berujung seperti ini,” ungkapnya.
Apalagi, sambung Ribka, ini menyangkut Cenderawasih yang sangat diagungkan oleh masyarakat Papua.

Cenderawasih merupakan simbol dan identitas masyarakat Papua.

Baca juga: Klarifikasi BBKSDA Papua soal Pemusnahan Mahkota Cenderawasih: Putus Perdagangan Satwa Dilindungi

“Pakaian saja kita pakai dengan motif Cenderawasih.”

“Kemudian, dalam event apapun, termasuk acara kenegaraaan, Cenderawasih dikenakan sebagai atribut yang kita banggakan,” jelasnya.

Untuk itu, Ribka berharap adanya SOP (standard operational procedure) terkait pemusnahan benda-benda bernilai kultur, adat, maupun budaya, khususnya di Papua.

“Aturan disosialisasi secara baik kepada masyarakat, kemudian cara pemusnahan itu lebih bermartabat.”

“Saran saya, sebaiknya dimuseumkan. Jadi, tidak boleh dibakar seperti itu,” ungkapnya.
Ribka juga berharap dibuatnya aturan teknis. 

VIRAL - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua memberikan klarifikasi terkait video pemusnahan mahkota burung cenderawasih yang viral di media sosial dan menimbulkan kemarahan masyarakat Papua. Keterangan resmi digelar di Jayapura, Rabu (22/10/2025).
VIRAL - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua memberikan klarifikasi terkait video pemusnahan mahkota burung cenderawasih yang viral di media sosial dan menimbulkan kemarahan masyarakat Papua. Keterangan resmi digelar di Jayapura, Rabu (22/10/2025). (Tribun-Papua.com/Yulianus Magai)

“Sudah ada Perda, tapi mungkin bisa dibuat Perdasi juga. MRP juga dapat memberi atensi, termasuk aturan perdagangannya.”

“Lalu kemudian lakukan sosialisasi intens, dan sidak sesekali,” katanya.

Dengan kata lain, Ribka menilai bahwa dibutuhkan SOP yang tepat terkait persoalan yang terjadi.

“Dengan rasa hormat, pak Menteri Kehutanan telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua.”

“Sekiranya ini dapat kita terima dengan tangan terbuka, dengan catatan agar hal seperti ini tidak terulang lagi ke depannya,” pungkasnya.

Ribka juga berharap agar burung Cenderawasih terus dijaga eksistensinya agar tidak punah. (*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved