Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Pemerintah Daerah Dukung Pembangunan KIPP DOB Papua

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Seluruh pemerintah daerah diimbau mendukung pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. 

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti di Ruang Rapat Wamen PU, Kantor Pusat Kementerian PU, Jakarta, Rabu (29/10/2025). 

Ribka Haluk menyebut empat DOB itu yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

"Kami mohon dukungannya dari pemerintah daerah, untuk Papua Pegunungan supaya lebih cepat mempersiapkan semua persyaratannya," ujar Ribka dalam rilis pers diterima Tribun-Papua.com, Kamis (30/10/2025).

Baca juga: Proyek Fiktif Jalan Lingkar Kantor Bupati Jayawijaya Diusut, Jaksa Periksa 7 Calon Tersangka

Untuk menyelesaikan target Pembangunan KIPP DOB Papua, Ribka menegaskan, saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga.

Dalam hal ini; Kementerian PU, untuk membangun pusat pemerintahan seperti kantor gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). 

"Hari ini kita lihat semuanya sudah terprogres. ada yang bisa selesai dalam tahun ini dan tahun depan," ujarnya. 

Ribka kembali menginginkan khusus Provinsi Papua Pengunungan untuk segera menyelesaikan beberapa persyaratan yang diajukan oleh Kementerian PU.

Harapannya, pembangunan KIPP di wilayah tersebut bisa segera dilaksanakan. 

"Supaya tahun depan juga bisa membangun beberapa kantor yang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wamen PU Diana Kusumastuti.

Menurutnya, saat ini pembangunan KIPP sudah berjalan dengan baik, kecuali Provinsi Papua Pegunungan.

Baca juga: Ribka Haluk Ingatkan Birokrat Papua: Pelayanan Tulus Bukan Mencari Materi, Ini Pesan Yohanes Surya

"Kami berharap untuk Papua Pegunungan segera dilengkapi,  kriterianya, sehingga nanti kami bisa melakukan pelelangan mengikuti yang lainnya," ujarnya.

Sekadar diketahui, rapat tersebut dihadiri Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Bangda Suprayitno, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana, Direktur Bina Penataan Bangunan Johanes Wahju Kusumosusanto serta peserta rapat dari lingkup Kemendagri dan Kementerian PU. (*)