Hasil Rapat BP3OKP di Tangan Gibran, Wamendagri: Fokus Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Papua

Velix menyebut sedikitnya terdapat 15 agenda strategis yang akan dijalankan, termasuk revitalisasi rumah sakit di Manokwari, Nabire, dan Wamena; pembangunan sekolah berasrama dan balai latihan kerja (BLK); serta pengembangan layanan kesehatan bergerak (mobile health services) untuk wilayah sungai dan pesisir.

Velix juga menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang berjiwa Papua, atau yang ia sebut sebagai “Astacita ala Papua”.

Ia menegaskan, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar pemberian makanan di sekolah, tetapi bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang menghidupkan petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di kampung-kampung.

“MBG jangan dilihat hanya sebagai makan siang gratis. Ini adalah mesin ekonomi baru: dari telur, sayur, sampai rica—semua menggerakkan ekonomi masyarakat lokal,” jelasnya.

Baca juga: Ribka Haluk Buka Rapat BP3OKP di Manokwari, Gibran: Percepat Pembangunan Papua Dua Kali Lipat

Selain itu, ia menyoroti perlunya strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta keterlibatan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Mesin birokrasi dan mesin swasta harus sama-sama hidup. Kalau hanya birokrasi, pertumbuhan ekonomi akan lambat,” tambahnya.

Sementara itu, Pdt. Albert Yoku, perwakilan BP3OKP dari Provinsi Papua, mengajak seluruh pihak untuk mendukung program pemerintah dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat adat Papua.

“Kami mendoakan agar seluruh rencana pembangunan yang dipersiapkan Presiden untuk Papua berjalan kontekstual dan menghargai kearifan lokal,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dikembangkan dengan pola ekonomi berbasis marga dan keluarga, guna meminimalisir konflik atas tanah dan lahan, serta meningkatkan pendataan penduduk lokal dan pendatang di Tanah Papua.

Sebagai tindak lanjut, Wamendagri Ribka Haluk bersama BP3OKP dan Komite Eksekutif akan memfasilitasi Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Pembangunan Tanah Papua, yang akan mempertemukan seluruh Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, MRP, dan DPRP.

Rakor ini bertujuan menyatukan arah kebijakan, sinkronisasi, dan harmonisasi program percepatan pembangunan Papua sesuai dengan semangat Astacita ala Papua. (*)