Nusron Wahid Desak BPN Papua Sederhanakan Alur Sertifikasi Tanah: Jangan Persulit Masyarakat!

TRIBUN-PAPUA.COm, JAYAPURA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memerintahkan seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua untuk segera mereformasi total kualitas pelayanan pertanahan.

Dalam sesi pembinaan di Jayapura, Rabu (19/11/2025), Menteri Nusron menuntut agar pelayanan BPN wajib mengedepankan kepastian mutlak bagi masyarakat.

“Pelayanan itu harus memberi kepastian. Masyarakat datang untuk mendapatkan kejelasan alur, kejelasan proses, dan kejelasan hasil. Semakin sederhana alurnya, semakin baik bagi publik,” ujar Nusron di hadapan Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi beserta seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Papua.

Penguatan pelayanan publik adalah agenda yang juga menjadi fokus Kementerian ATR/BPN.

Baca juga: Wamendagri Ribka: Kebijakan Otsus Papua Beri Ruang Masyarakat Hukum Adat terhadap Hak Tanah Ulayat

Oleh karena itu, Menteri Nusron ingin penyempurnaan alur kerja dan pemanfaatan teknologi terus diperkuat agar setiap proses layanan berjalan lebih efisien dan akurat.

Penguatan digitalisasi juga dinilai penting untuk memastikan data pertanahan dapat dikelola secara lebih modern dan tepercaya.

Menteri Nusron secara tegas menunjuk sumber daya manusia (SDM) sebagai penentu kegagalan atau keberhasilan reformasi ini.

Ia mendorong agar seluruh jajaran di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Papua meningkatkan kompetensi, kedisiplinan, dan profesionalisme tanpa kompromi.

“Kalau sistemnya baik dan SDM-nya siap, maka pelayanan kita pasti bisa dirasakan masyarakat dengan lebih mudah dan lebih cepat,” ujarnya.

Sebelum sesi pembinaan, Menteri Nusron telah melaksanakan sejumlah agenda penting yang menjadi fokus program Kementerian di Papua, termasuk penyerahan 10 sertipikat rumah ibadah, 6 sertipikat BMN, dan 4 sertipikat hak milik masyarakat.

Baca juga: Nusron Wahid Sosialisasikan Pendaftaran Tanah Ulayat di Papua, Serahkan Sertifikat Rumah Ibadah

Ia juga memastikan perlindungan hak masyarakat adat dengan Sosialisasi Pendaftaran dan Pengadministrasian Tanah Ulayat.

Sosialisasi dimaksud untuk memastikan hak masyarakat adat tercatat jelas dan terlindungi dari potensi sengketa. 

Adapun dalam sesi pembinaan di Kanwil, turut hadir Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Inspektur Wilayah II, Tri Wibisono; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito.

Lalu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi beserta seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Papua. (*)