Pemerintah Sarmi Resmi Luncurkan Media Pelaporan Korupsi

Ringkasan Berita:Dinas Pertanian Sarmi (7/11/2025) menggelar inspeksi mendadak (sidak) bahan pangan hewani (daging, telur, bakso) di Distrik Sarmi.

 

Tujuan utamanya adalah menjamin keamanan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sampel yang diambil akan diuji di laboratorium Jayapura. Jika ada temuan produk tidak layak, akan ditindaklanjuti. Sidak rutin ini didanai Otsus sebagai komitmen Pemda menjaga kesehatan warga.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Anderson Esris

TRIBUN-PAPUA.COM, SARMI - Pemerintah Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah peluncuran Media Pelaporan Tindak Pidana Korupsi yang diumumkan secara resmi melalui baliho sosialisasi, di ruang Kantor Inspektorat Kabupaten Sarmi, Jumat, (7/11/2025).

Baliho tersebut menampilkan dua jalur pelaporan tindak pidana korupsi, yaitu melalui sistem pelaporan di tingkat Kabupaten Sarmi dan juga melalui platform nasional SP4N-LAPOR. Langkah ini bertujuan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Baca juga: Dinas Pertanian Sarmi Sidak Ketat Pangan Hewani di Pasaran Jelang Nataru

Untuk jalur Kabupaten Sarmi, terdapat tiga tahapan pelaporan yang harus diikuti: pertama, menyusun laporan dengan informasi lengkap. Kedua, laporan dimasukkan melalui posko pengaduan; dan ketiga, laporan tersebut akan diverifikasi untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Sementara jalur pelaporan nasional menggunakan sistem SP4N-LAPOR, yang terintegrasi secara online dan dapat diakses melalui website atau aplikasi. Masyarakat bisa mengirim laporan secara daring, yang kemudian akan diteruskan ke instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Kepala Inspektur Kabupaten Sarmi, Benony R. Wafumilena, S.Sos., M.Si., CGCAE, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan media tersebut untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, melayani dan bebas dari korupsi demi mewujudkan Sarmi yang lebih baik dan bermartabat.

Baca juga: Bahlil Lahadalia: Sudah Saatnya Kebesaran Partai Golkar Dimulai dari Timur Indonesia

Langkah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sarmi ingin menciptakan lingkungan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap kritik serta pengawasan publik. Ini sejalan dengan visi nasional untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditampilkan dalam baliho turut memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini, dengan harapan masyarakat tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungannya.

Baca juga: Pelajar SMA Sarmi Demo Markas Polisi Minta Perlindungan Untuk Kepsek

Selain menyediakan sarana pelaporan, Pemkab Sarmi melalui Inspektorat Kabupaten Sarmi juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya agar memahami prosedur pelaporan dan pentingnya peran aktif warga dalam menjaga integritas pemerintahan.

Masyarakat juga diberi akses informasi berupa kontak pengaduan dan prosedur lengkap yang mudah dipahami. Dengan keterbukaan ini, diharapkan tidak ada lagi ruang bagi praktik penyalahgunaan wewenang di lingkup pemerintah daerah.(*)