Pemekaran Papua

Majelis Rakyat Papua: Hari Ini Pemekaran Diramaikan oleh Para Elit, Bukan Orang di Level Akar Rumput

Majelis Rakyat Papua (MRP) menilai, pemekaran wilayah tidak lebih unggul dibandingkan dengan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sebelumnya dilakukan.

KOMPAS.com/DHIAS SUWANDI
Ketua MRP Timotius Murib (kiri) 

TRIBUNPAPUA.COM - Isu pemekaran provinsi di Papua masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan perwakilan dari unsur adat, agama dan perempuan di Papua menilai, pemekaran wilayah tidak lebih unggul dibandingkan dengan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sebelumnya dilakukan.

Sebut Pemekaran Provinsi Papua Selatan Sesuai Aspirasi Masyarakat, Bupati Asmat: Kami Sangat Setuju

Ketua MRP Timotius Murib justru mengusulkan penggabungan kabupaten di Papua.

"Saya pikir, kita lebih baik bicara penggabungan dari pada pemekaran," ujar Timotius Murib di Jayapura, Senin (25/11/2019).

Menurut Timotius, beberapa kabupaten yang baru terbentuk selama beberapa tahun, hingga kini belum berkontribusi baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Majelis Rakyat Papua: Keliru kalau Sekarang Pejabat-pejabat setelah 2 Periode Lalu Bicara Pemekaran

Timotius yang belum mau menyebut secara terperinci kabupaten yang dimaksud, menilai hingga kini banyak pemerintahan tidak berjalan baik.

"Aturan mensyaratkan itu, bahwa tidak hanya pemekaran, tetapi aturan juga menyebutkan daerah-daerah pemekaran bisa digabungkan," tutur dia.

"Jadi kalau memang kabupaten-kabupaten yang tidak berkontribusi untuk masyarakat setempat, ngapain bikin pemakaran-pemekaran."

Jokowi: Pemekaran Papua Itu Aspirasi dari Bawah, Bukan Saya yang Memerintahkan

Anggaran triliunan rupiah yang telah digelontorkan pemerintah pusat untuk kabupaten baru di Papua, menurut Timotius, belum bisa mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua.

Untuk itu, dia menilai, isu pemekaran provinsi baru di Papua bukan sebuah solusi yang tepat untuk saat ini.

"Yang jadi masalah hari ini ada beberapa kabupaten, lebih khusus di daerah pegunungan dan ada juga di daerah pantai yang dari hasil kunjungan kerja MRP memang tidak menolong rakyat," kata Timotius.

Staf Ahli Kemendikbud: Pemekaran Papua Cuma soal Waktu

"Hari ini pemekaran diramaikan oleh para elit saja, bukan orang di level akar rumput," imbuhnya.

Menurut Timotius, hingga kini belum ada aspirasi pemekaran yang masuk ke MRP.

Sebab salah satu persyaratan yang diperlukan adalah surat rekomendasi dari lembaga kultural tersebut.

Papua Segera Dimekarkan, Wagub Jabar: Kami Orang Jawa Barat Merasa Cemburu

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved