Tagih Jokowi Terbitkan Perppu KPK, PKS: Katanya Ada Perppu, Itu Harus Kita Minta

Politikus PKS mengatakan, perppu dari Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU KPK masih dinanti publik.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Presiden Joko Widodo melakukan sesi wawancara bersama Tribunnews.com di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan mengenai visi pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan kepada tim Tribunnews.com. 

TRIBUNPAPUA.COM - Politikus PKS Indra mengatakan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dari Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU KPK masih dinanti publik. 

"Pegiat antikorupsi yang merindukan negeri ini lebih baik ke depan, harus kita tuntut," ujar Indra dalam diskusi di Hotel Ibis, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

"Kita minta supaya (Jokowi) komitmen."

"Katanya ada perppu, itu harus kita minta," lanjut dia.  

Kemenkumham Beri Klarifikasi soal Yasonna Laoly Salah Masuk Mobil Saat Ditanya Perppu KPK

Menurut dia, Presiden Jokowi telah berjanji untuk menerbitkan perppu demi membatalkan UU KPK. Hal itu harus diwujudkan. 

"Bagi banyak pihak, terutama mahasiswa, ada sebuah komitmen, sinyal jelas (Jokowi) menyatakan akan menerbitkan perppu, ini harus dikawal bersama," kata Indra.

Sementara, mengenai jajaran Dewan Pengawas KPK yang baru saja dilantik Presiden Jokowi, Indra tidak mempersoalkannya. 

Menurut dia, lima sosok yang dipilih Presiden memiliki rekam jejak baik di mata publik. 

"Ketika personel, orangnya bagus, harus kita katakan (bagus)," kata dia.

Dulu Kritik Revisi UU KPK, Ini Alasan Syamsuddin Haris Mau Jadi Dewan Pengawas

Ia berharap Dewan Pengawas KPK harus bisa menjawab keraguan sejumlah pihak ihwal tudingan akan terjadinya pelemahan pemberantasan korupsi.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved