ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

PAPUA TERKINI

Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah: Tak Perlu Berlebihan Tanggapi Plh Gubernur Papua

Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Befa Yigibalom berharap tidak perlu berlebihan menanggapi polemik pelaksana harian Gubernur Papua

Dokumen Humas Lanny Jaya
Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua Befa Yigibalom SE. M.Si ketika bersama Gubernur Papua Lukas Enembe 

Koalisi Rakyat Papua akhirnya membatalkan niatnya berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Papua hari ini, Senin (28/6/2021).

Pembatalan ini, menyusul permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe, lewat Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak di Jayapura, Minggu (27/6/2021).

Gubernur Papua Lukas Enembe memerintahkan Wakil Ketua I DPD Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, untuk menggelar jumpa pers terkait larangan aksi unjuk rasa tersebut.

Alasannya, untuk menjaga situasi Kamtibmas dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Papua yang terus meningkat.

Bupati Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak, berkunjung ke Dusun Ngipik, Desa Tegalsari, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ricky Ham Pagawak datang untuk menyampaikan terima kasih kepada keluarga para pekerja asal dusun tersebut yang sedang bekerja di Mamberamo Tengah.
Bupati Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak, berkunjung ke Dusun Ngipik, Desa Tegalsari, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ricky Ham Pagawak datang untuk menyampaikan terima kasih kepada keluarga para pekerja asal dusun tersebut yang sedang bekerja di Mamberamo Tengah. ((KOMPAS.com/IKA FITRIANA))

Kamtibmas menjadi faktor utama mengingat saat ini Papua dalam perisapan PON XX pada Oktober 2021 mendatang.

Baca juga: Jubir Gubernur Papua Rivai Darus, Penunjukkan Plh Gubernur Papua Tak Lalui Prosedur

"Tinggal menghitung hari, jangan situasi terganggu, maka tidak boleh ada aksi," tegas Ham Pagawak kepada sejumlah awak media di Jayapura, Minggu (27/6/2021) sore.

Tak hanya teguran dari Gubernur Papua, Kapolres Jayapura Kota Kombes Pol Gustav Urbinas juga menegaskan pihaknya melarang ada demonstrasi di masa pandemi covid-19.

Larangan tersebut dengan sendirinya mengugurkan wacana Koalisi Rakyat Papua untuk menduduki kantor Gubernur Papua menuntut Sekda Papua Dance Flassy meletakkan jabatannya.

"Kami sudah menerima surat ijin keramaian dari pihak Koalisi Rakyat Papua, namun kami menolak ijin tersebut," kata Urbinas kepada Tribun-Papua.com, Sabtu (26/6/2021) melalui gawainya.

Ia menegaskan, pihaknya telah mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan sudah dibalas. (*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved