Breaking News:

MENCARI PENGGANTI KELMEN TINAL

Pengurus Minta SBY dan AHY Ganti Plt Sekretaris DPD Demokrat Provinsi Papua

DPD Demokrat Papua mengiris surat mos tidak percaya dan meminta kepada SBY dan AHY berhentikan Boy Markus Dawir dipesat dari Plt Sekretaris

Editor: Ridwan Abubakar Sangaji
Tribun-Papua.com/Calvin Erari
RATAS DEMOKRAT - Sekertaris Partai Demokrat Boy Markus Dawir saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas bersama Sembila Parpol pengusung Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Lukmen) untuk menduduki kursi Wakil Gubernur Papua. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Plt Sekretaris DPD Demokrat Papua terancama dilaporkan ke DPP Partai Demokrat, terkait bocornya surat yang bersifat rahasia.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, ketika dikonfirmasi dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Baca juga: Ricky Ham Pagawak: Penunjukan Yunus Wonda Keliru, Kewenangan Mutlak di DPP Demokrat

Menurutnya pihaknya telah mengirim surat mosi tidak percaya kepada DPP Partai Demokrat di Jakarta.

“Kami meminta Plt Sekretaris DPD Demokrat Papua, Boy Markus Dawir diganti. Surat sudah ditangan pak SBY dan AHY,” tegasnya.

Baca juga: Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, Thomas Sondegau: Suka, Tidak Suka, Mari Dukung Yunus Wonda

Ia membeberkan tindakan yang dilakukan oleh Plt Sekretaris telah melanggar aturat ADRT Partai.

Apalagi penyampaiannya bersifat blunder di kubu DPD Demokrat Provinsi Papua.

“Hasil pleno penunjukan 6 nama calon yang akan diajukan ke pusat bersifat rahasia,” ucapnya.

Penunjukan Yunus Wonda oleh ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe, sebagai calon untuk memperebutkan kursi Wakil Gubernur Papua dinilai belum final.

Baca juga: Militan Demokrat Minta RHP Calon dari Partai Demokrat Papua untuk Rebut Kursi Wagub

Berdasarkan mekanisme, penunjukan tersebut merupakan wewenang DPP Partai Demokrat.

Menurutnya dari 6 nama calon akan diajukan kepada Dewan Pusat Partai Demokrat.

“DPD punya  kewajiban untuk mengusulkan ke dewan pusat, yang menunjuk siapa, itu kewenangan mutlak dari majelis tinggi partai,” ujarnya.

Menyikapi pernyataan sejumlah pengurus DPD Demokrat Provinsi Papua, terkait penunjukan Yunus Wonda, Sah, dinilai keliru.

Baca juga: Kekosongan Jabatan Wagub Papua Mulai Temui Titik Terang, Partai Demokrat Ajukan Nama Yunus Wonda

“Keputusan itu diambil oleh Majelis tinggi partai, tidak ada dalam ADRT Partai menyebutkan hal itu,” tegasnya.

Pria yang menjabat sebagai Bupati Mamberamo tengan ini pun menyayangkan, opini publik terkait penunjukan Yunus Wonda sebagai calon yang mewakili Partai Demokrat Provinsi Papua. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved