Breaking News:

Lingkungan

Kasus Pencabutan Izin Usaha Perkebunan di Sorong Bukti Moratorium Sawit Wajib Diperpanjang

Pencabutan perizinan sesuai hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit yang dipimpin langsung Pemerintah Provinsi Papua Barat serta didukung KPK

(KOMPAS.com/ALEK KURNIAWAN)
Ilustrasi kebun sawit 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat baru-baru ini mencabut izin
lokasi, lingkungan dan izin usaha pada 4 perkebunan sawit besar.

Empat izin perusahaan sawit yang dicabut; PT Inti Kebun Lestari (IKL), PT Papua Lestari Abadi (PLA), PT Sorong Agro Sawitindo (SAS), dan PT Cipta Papua Plantation.

Alasan pencabutan perizinan tersebut, lantaran dianggap tidak melaksanakan kewajibannya dalam izin usaha perkebunan (IUP) yang mereka dapatkan.

Pencabutan perizinan sesuai hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit yang dipimpin langsung Pemerintah Provinsi Papua Barat serta didukung KPK.

Awalnya, tiga perusahaan sawit yang dicabut izinnya yakni PT Inti Kebun Lestari (IKL), PT Papua Lestari Abadi (PLA),
dan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) menggugat keputusan Pemkab Sorong dan mengajukan kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura pada awal Agustus 2021.

Baca juga: Digugat ke PTUN Karena Bela Hak Adat, Ini Alasan Bupati Sorong Cabut Izin Perusahaan Sawit

“Pencabutan izin ini kami lakukan berdasarkan laporan evaluasi menyeluruh pemerintah provinsi Papua Barat bersama beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Sorong dan KPK."

"Kami melihat bahwa lahan yang belum dimanfaatkan perlu dikembalikan ke Masyarakat Adat atau pemilik hak ulayat. Dengan demikian, lahan bisa bermanfaat untuk penghidupan mereka,” kata Bupati Sorong, Johny Kamuru, bulan lalu. 

Bupati menjelaskan, kebijakan moratorium sawit merupakan salah satu landasan penting bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Sorong untuk melakukan evaluasi beberapa perusahaan sawit tersebut.

Selain itu, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam serta Deklarasi Manokwari juga menjadi dorongan terhadap pentingnya evaluasi.

Baca juga: Dukung Bupati Sorong Lindungi Hutan, Ini Seruan Duta Pembangunan Berkelanjutan Papua

“Kami menyayangkan apabila moratorium sawit tidak diperpanjang, apalagi di tengah upaya kami memperjuangkan keadilan dengan menghadapi gugatan dari tiga perusahaan sawit yang dicabut izinnya,” ujar Johny.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved