Konflik Pilkada Yalimo
Layanan Pemerintahan di Yalimo Lumpuh Akibat Konflik Pilkada, Sekda: Seluruh OPD Harus ke Kantor
Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Yalimo, Papua, lumpuh akibat kerusuhan yang dipicu konflik politik berkepanjangan di daerah tersebut.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM - Sejak 29 Juni 2021, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Yalimo, Papua, lumpuh akibat kerusuhan yang dipicu konflik politik berkepanjangan di daerah tersebut.
Sejumlah kantor pemerintahan, Kantor Bank Papua, gedung KPU, hingga Bawaslu, saat itu hangus dibakar.
Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) Yalimo, Isak Yando menegaskan, aktivitas pemerintahan harus kembali berjalan karena masyarakat butuh pelayanan.
"2022 seluruh OPD sudah harus berkantor di Elelim (Ibukota Yalimo), di Kantor Bupati masih banyak ruangan yang bisa digunakan," ujarnya di Jayapura, Rabu (29/12/2021).
Baca juga: Kecewa Putusan MK, Pendukung Erdi Dabi Tolak PSU Kedua Kalinya di Yalimo Papua
Terpaksa berkantor di Wamena
Ia menjelaskan, pascakerusuhan, banyak OPD tetap bekerja. Hanya saja sebagian besar mereka terpaksa berkantor di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Selain itu, ia juga berharap agar pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Yalimo untuk yang kedua kalinya, bisa berjalan baik sehingga situasi politik kembali normal.
Pelaksanaan PSU Pilkada Yalimo rencananya akan dilaksanakan pada 26 Januari 2022.
Menurut Isak, masyarakat menjadi korban dari konflik politik berkepanjangan yang terjadi di Yalimo.
Sehingga dia berharap pelaksanaan PSU bisa berjalan lancar dan konflik pun disudahi.
Baca juga: Usai Remehkan Timnas Indonesia, Kini Pakar Sepak Bola Asal Eropa Ungkap Masalah Vietnam
"Saya memang orang pemerintahan, tetapi saya juga ondo afi (kepala suku) di Yalimo, jadi saya minta mata, tangan dan telinga oknum dari pusat hingga daerah yaang bermain di Yalimo hentikan," kata Isak.
Dengan kondisi keamanan yang belum kondusif di Yalimo akibat konflik politik tersebut, banyak pelayanan pemerintahan tidak bisa dilakukan.
Yalimo, sambung Isak, juga harus menyesuaikan diri dengan aturan terbaru yang ditetapkan pemerintah pusat.
Seperti, pemberlakuan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang harus diterapkan pada 2021.
"Ini harus dilakukan makanya pelatihan untuk OPD kami lakukan di Jayapura," kata dia.
